Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Persoalan Ini yang Buat Gerak Pati Wadul Presiden Terkait Karaoke

Bupati Pati Haryanto bersama Forkopimda memasang segel penutupan tempat karaoke beberapa waktu lalu. (MURIANEWS/Cholis Anwar)

MURIANEWS, Pati – Gerakan Rakyat Anti Korupsi Kabupaten Pati (Gerak) melayangkan surat aduan kepada Presiden RI Joko Widodo. Surat dengan nomor: 01/Ad.K/10/2021 itu dilayangkan pada Selasa (12/10/2021) lalu dengan perihal pengaduan masyarakat memohon keadilan.

Surat aduan itu terkait kebijakan Pemkab Pati yang menutup semua tempat lokalisasi dan karaoke ilegal. Terutama soal pemutusan listrik di 49 tempat karaoke untuk mendukung kebijakan PPKM dan penutupan lokalisasi.

Surat itu ditandatangani dan dibumbui stempel oleh sejumlah lembaga dana nama, yang mengatasnamakan tokoh masyarakat. Di antaranya Aliansi LSM Jawa Tengah, Pemantau Korupsi dan Pemerintahan, LSM Dewantara, dan lainnya.

Dalam surat tersebut dijelaskan, bahwa selama ini pengusaha karaoke sudah menaati aturan PPKM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Namun, pada 12 Juli lalu, pihak PLN memutus saluran listrik di 49 tempat karaoke atas perintah dari Bupati Pati Haryanto melalui surat nomor 443/2778 perihal pemadaman listrik dalam rangka PPKM Darurat.

“Bahwa pemadaman/pemutusan saluran listrik di 49 lokasi alamat tersebut sangat

merugikan pemilik pengusaha karaoke di Pati serta masyarakat pada umumnya. Tempat-ternpat tersebut telah diduduki oleh sekelompok orang yang berseragam cokelat, doreng dan oranye, sehingga pemilik usaha merasa ketakutan dan mengungsi di tempat lain,” tulis surat tersebut.

Dilanjutkan, selain dipakai untuk tempat usaha, 49 titik pemadaman itu juga digunakan sebagai tempat tinggal. Sehingga para penghuni merasa ketakutan, terintimidasi dan terancam keselamatannya.

Baca: Penutupan Lokalisasi dan Karaoke Diprotes, Ormas di Pati Ini Pasang Badan

Selain itu, mereka juga menyebut akibat dari pemutusan aliran listrik tersebut menimbulkan kerugian material bagi pelanggan PLN karena tidak bisa bekerja. Dalam hal ini, PT PLN juga dinilai sangat merugikan konsumen sebanyak 49 tempat usaha karaoke.

“Bahwa kerugian material secara merata mencapai 49 x Rp 200 Juta x 3 bulan= Rp 29,4 miliar,” lanjut isi surat aduan tersebut.

Baca: Ketua MUI Pati Ungkap Ada Ponpes Diduga Dukung Karaoke

Gerak juga menilai, dengan adanya pemutusan aliran listrik itu dapat menimbulkan kerugian negara. Hal itu lantaran 49 pelanggan tidak membayar tagihan. Kerugian negara akibat hal ini ditulis sebesar Rp 1,47 miliar.

“Maka dengan ini kami bersama memohon agar dilakukan pemeriksaan dan pengusutan atas terjadinya kerugian keuangan negara tersebut. Agar dilakukan penyambungan kembali saluran listrik pada 49 titik lokasi agar kerugian Keuangan Negara tidak semakin berlarut akibat kebijakan Bupati Pati tersebut. Agar stabilitas dan kondusivitas masyarakat Pati tetap terjaga, pembinaan
pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat akibat pendudukan sekelompok orang berseragam karena listrik pada,” tandasnya.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...