Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Sempat Bergejolak, Perubahan APBD Kudus Akhirnya Digedok

Ketua DPRD Kudus Masan (kanan) dan Bupati Hartopo menandatangani Perda Perubahan APBD 2021. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – DPRD Kabupaten Kudus akhirnya mengesahkan Perda Perubahan APBD 2021 Kabupaten Kudus dalam sidang paripurna, Selasa (19/10/2021).

Pembahasan perubahan APBD sendiri sebelumnya sempat diwarnai penolakan dari sejumlah fraksi. Namun kemudian saat ini telah disepakati dan disahkan DPRD Kudus.

Bupati Kudus HM Hartopo merasa lega akhirnya Perda Perubahan APBD bisa disahkan DPRD. Pihaknya beberapa waktu lalu pun sempat khawatir pembahasan akan berjalan alot.

“Namun akhirnya teman-teman dewan membuka hatinya, mereka berpikir ini untuk masyarakat juga,” kata Bupati Hartopo usai pelaksanaan sidang, Selasa sore.

Perda Perubahan APBD 2021 itu pun akan segera dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan revisi. Hartopo menargetkan, per 1 November 2021, semua progam bisa berjalan.

“Kalau mulai 1 November kan kami punya waktu sekitar dua bulan untuk mengerjakan progam, cukup lah kami rasa,” uajrnya.

Baca: Ada Kabar Penolakan Bahas APBD, Begini Sikap Bupati Kudus dan Ketua DPRD

Hartopo, turut memastikan progam-progam prioritas seperti BLT buruh rokok, tunjangan guru swasta, hingga tunjangan modin dilanjutkan lagi.

“Serta ada beberapa pengerjaan infrastruktur kecil lainnya,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Kudus Masan mengungkapkan, berdasarkan laporan komisi-komisi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kudus 2021, struktur APBD untuk pendapatannya adalah sebesar Rp 1,99 triliun.

“Sementara untuk belanja daerah sebesar Rp 2,27 triliun, itu terjadi defisit sebesar Rp 281,99 miliar yang nanti akan ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp 281,99 miliar,” rinci dia.

Baca: Pengiriman KUA PPAS ke DPRD Terlambat, Bupati Kudus Akui Ada Ini

Penandatangan pengesahan perda tak dihadiri secara langsung oleh tiga wakil pimpinan DPRD. Mereka mengikuti sidang paripurna secara Zoom Meeting.

“Nanti penandatanganannya bisa dikirim ke mereka langsung,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...