Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Miris! Pasutri di Brebes Tak Bisa Ambil Bayi di RS usai SKTM Ditolak Dinsos

Rumah Muhayah di Brebes. Muhayah dan bayi yang baru dilahirkannya sempat tertahan 4 hari di RSUD Brebes gegara SKTM, Senin (18/10/2021). (Detik.com/Imam Suripto)

MURIANEWS, Brebes – Pasangan suami istri di Brebes terpaksa merelakan bayi yang baru dilahirkan tertahan empat hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes.

Hal itu dilakukan lantaran, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diajukan pasangan itu untuk mengurus biaya persalinan ditolak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Brebes.

Akibatnya, mereka terpaksa cari utangan untuk membayar jaminan yang dipersyaratkan rumah sakit, namun tak dapat. Beruntung ada warga yang membantu memberikan jaminan sehingga bayi tersebut bisa dibawa pulang.

Melansir Detik.com, Muhayah alias Linda (28), ibu bayi malang tersebut mengaku, kejadian itu berawal saat dirinya dilarikan ke RSUD Brebes untuk persalinan, Kamis (14/10/2021) dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB.

Baca: Sadis, Sepasang Kekasih di Semarang Tega Habisi Bayinya Sendiri di Toilet

Sebelum persalinan, ia mengatakan ke petugas pendaftaran akan menggunakan SKTM untuk administrasi persalinan anak keduanya itu. Beberapa jam kemudian, ia pun menjalani persalinan secara normal dan sore hari sudah diperbolehkan pulang.

Namun saat hendak pulang, SKTM yang diurus oleh sang suami, Kasumi, ditolak Dinsos Brebes karena tidak masuk daftar keluarga tidak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kamis sore sebenarnya sudah boleh pulang tapi tidak bisa karena persyaratannya (SKTM) belum lengkap. Alasannya saya tidak masuk DTKS jadi SKTM ditolak, jadi harus menginap lagi. Hari Jumat suami mengurus lagi tapi tidak berhasil. Saya dan bayi akhirnya tertahan selama empat hari di RSUD,” ungkap Muhayah, Senin (18/10/2021).

Hingga Jumat (15/10/2021), SKTM yang diurus warga RT 006/RW 001 Desa Krasak, Kecamatan Brebes ini pun tak kunjung kelar. Pihak RSUD Brebes akhirnya meminta uang jaminan Rp 5,5 juta agar pasien bisa membawa pulang bayinya.

Uang jaminan itu akan dikembalikan secara utuh, jika keluarga pasien bisa menunjukkan SKTM.

Baca: Begini Kronologi Pelajar Pati yang Buang Bayinya di Bawah Jembatan

Namun Muhayah yang tidak bekerja dan suami yang sempat merantau bekerja tak mampu memenuhi persyaratan uang jaminan. Ia dan suaminya pun sempat mencari utangan tapi tak dapat.

Muhayah dan bayinya akhirnya diizinkan pulang setelah ada seorang warga, Dedy Agustian, 36, yang menawarkan diri sebagai jaminan. Atas jaminan dari Dedy, Muhayah dan bayinya pun pulang pada Minggu (17/10/2021).

“Dapat kabar dari teman, ada wanita yang baru melahirkan tapi bayinya tertahan di rumah sakit. Karena merasa kasihan saya beranikan diri untuk menjadi jaminan. Intinya proses pembuatan SKTM akan saya kawal sampai selesai,” kata Dedy.

Sementara itu, Kabid Perawatan RSUD Brebes, Mudiharso, membantah adanya penahanan pasien. Dia berdalih rumah sakit memberikan kesempatan pihak keluarga untuk mengurus persyaratan SKTM.

Baca: Dehidrasi dan Hipotermia, Begini Kondisi Bayi yang Dibuang dengan Mulut Diplester di Wonogiri

”Dari awal keluarga pasien memang menyatakan akan menggunakan SKTM, namun hingga akan pulang, persyaratannya belum ada. Kami sudah memberikan kesempatan untuk mengurus agar dibolehkan pulang,” kata Mudiharso.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Brebes Masfuri mengaku pihaknya sudah mengetahui informasi adanya seorang warga yang sempat tertahan di rumah sakit lantaran tidak tercatat dalam DTKS.

Mengantisipasi hal serupa di kemudian hari, Masfuri meminta kepada kepala desa agar memproses warganya yang miskin dan belum masuk DTKS untuk diusulkan ke Dinsos.

“Kami menyadari masih ada exlusion error atau orang yang kondisinya tidak mampu tapi belum masuk ke data (DTKS). Untuk mengantisipasi itu, setelah kami cek dan belum masuk maka secara aturan tidak bisa mendapat bantuan. Namun kami mencoba kalau memang benar-benar tidak mampu kami mengambil kebijakan memberi rekomendasi dengan catatan pihak desa akan memproses yang bersangkutan bisa masuk DTKS,” kata Masfuri.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Detik.com

Comments
Loading...