Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pemerintah: Tak Ada Dewan Pers ‘Tandingan’

Gedung Dewan Pers. (Istimewa)

MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah secara tegas menyatakan tidak ada Dewan Pers ‘tandingan’. Itu dijelaskan Direktur Jendral Informasi dan Komuniasi, Usman Kansong saat membacakan keterangan pemerintah dalam sidang pembahasan JR UU Pers di MK, (11/10/2021).

Seperti diketahui, Tiga orang wartawan, Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso mengakujkan Judicial Review (JR) terhadap UU Pers No 40 tahun 1999.

Baca juga: Tiga Wartawan Ajukan JR UU Pers ke MK

Ketiganya mempermasalahkan soal fungsi Dewan Pers dalam menyusun peraturan di bidang pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers.

“Dalam Pasal 15 ayat (1) UU PERS 40/1999 telah jelas memberikan nomenklatur ‘Dewan Pers’ dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers. Dengan begitu, tiga orang wartawan yang mendalilkan organisasinya bernama ‘Dewan Pers Indonesia’ bukanlah bagian yang dimaksud dalam pasal tersebut,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Sebut Dalil Pemohon JR UU Pers Absurd

“Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia (‘organisasi’ atau ‘forum’ di mana Para Pemohon menjadi anggotanya) tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden, dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan Anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif,” sambungnya.

“Dengan demikian Organisasi dan/atau forum yang menamakan dirinya Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PERS 40/1999,” lanjutnya.

Usman juga menjelaskan, pemilihan anggota Dewan Pers telah mencerminkan demokrasi. Presiden, lanjut Usman, bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi anggota Dewan Pers. Sebab, itu dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi.

“Pemerintah berpendapat mereka yang mengajukan permohonan JR ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (video Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007)” terangnya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...