Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pemerintah Sebut Dalil Pemohon Judicial Review UU Pers Absurd

Ilustrasi pers.(mindrocketmediagroup.com)

MURIANEWS, Jakarta – Tiga orang wartawan, Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso mengakujkan Judicial Review terhadap UU Pers No 40 tahun 1999.

Ketiganya mempermasalahkan soal fungsi Dewan Pers dalam menyusun peraturan di bidang pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers.

Pada persidangan, Senin (11/10/2021) Direktur Jendral Informasi dan Komuniasi, Usman Kansong yang mewakili pemerintah mengatakan para pemohon tidak dalam posisi diruugikan, dikurangi atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers.

Baca juga: Tiga Wartawan Ajukan Judicial Review UU Pers ke MK

“Para Pemohon Judicial Review tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945. Dalil Para Pemohon dalam Permohonan Judicial Review tidak jelas (obscuur libel),” katanya dikutip dalam keterangan tertulis Dewan Pers yang diterima MURIANEWS, Sabtu (16/10/2021).

Usman Kansong menjelaskan, implementasi pasal yang dipersoalkan itu agar terciptanya suatu peraturan  bidang pers yang kohesif dan dapat memayungi seluruh insan pers. Dengan demikian, tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

“Sehingga akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat,” katanya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...