Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

OPINI

Simalakama Dana Pesantren

Moh Rosyid *)

PERAN Pemerintah RI dalam membangun sumber daya anak bangsa makin nyata, utamanya bagi muslim. Hal ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, disusul Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, dan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Pondok pesantren (ponpes) pun tidak hanya mengelola lembaga pendidikan formal jenjang wajib belajar, tapi juga perguruan tinggi yang disebut Ma’had Ali.

Kepedulian pemerintah diawali kiprah pesantren yang menjadi tumpuan kualitas SDM anak bangsa di bidang pendidikan keislaman. Ponpes pun tak hanya dikelola oleh ormas tertentu, Nahdlatul Ulama (NU) tapi ragam ormas Islam, seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Muhammadiyah, dan lainnya.

Produk hukum tersebut harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah (presiden hingga kepala desa) dalam mengayomi dan mendanai pendidikan (APBN, APBD, APBDes) dengan adil. Selama ini, ponpes hidup dengan pola mandiri yang sumber dananya swadaya warga, santri, yayasan dengan usahanya, serta kepedulian kiai.

Bila kucuran dana pemerintah tidak adil, dikhawatirkan memunculkan persoalan baru, meskipun pengelola ponpes belum tentu semuanya siap menerima kucuran dana negara/pemerintah karena ragam dalih.

Dana dan Simalakama

Ragam respon ponpes bila diberi dana (amanat perundangan) dari APBN/APBD/APBDes pun muncul. Pertama, dengan senang hati beserta laporan pertanggungjawabannya. Kedua, tidak siap menerima dana karena belum siap memenuhi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Model ini lazimnya pesantren yang belum mengajukan permohonan izin kelembagaan pada Kemenag kabupaten/kota karena dikelola secara tradisional. Kemenag harus proaktif memberi pemahaman tentang perizinan.

Ketiga, belum siap menerima kucuran dana karena ‘terlanjur’ mandiri dari dan untuk jemaahnya segala kebutuhan lembaga dan prasarananya, sebagaimana LDII. Ormas ini memiliki kiat yang diwujudkan secara riil bahwa tabungan akhirat dengan derma.

Jenis ormas ini, pemerintah dan publik tidak bijak bila berspekulasi dengan negatif thingking pada mereka karena belum happy-nya menerima kucuran dana. Publik harus belajar pada jemaah LDII yang terbiasa berderma untuk lembaganya dengan pembangunan masjid, musala, majlis taklim, ponpes yang hanya berdikari.

Merealisasikan fastabiqul khoirot (berlomba untuk kemaslahatan umat) merupakan langkah bijak menuju masyarakat tamaddun. Nuwun. (*)

 

*) Dosen IAIN Kudus

Comments
Loading...