Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Polisi Setop Kasus Dugaan Pencabulan pada Tiga Anak di Luwu Timur, Ada Apa?

ILUSTRASI. (Polri.go.id)

MURIANEWS, Makassar – Penyelidikan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang bapak terhadap tiga anaknya di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dihentikan. Padahal, tiga anak yang menjadi korban itu di bawah 10 tahun.

Dikutip dari CNN Indonesia, kasus itu mencuat saat ibu korban melaporkan tindakan asusila mantan suaminya ke kepolisian. Laporan itu dibikin hampir dua tahun lalau, tepatnya pada 9 Oktober 2019. Diketahui, terlapor merupakan ASN di Kabupaten Luwu Timur.

Laporan itu pun kemudian ditangani Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar pada Desember 2019. Tak lama kemudian kasus dihentikan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Luwu Timur. Sebabnya, kasus itu dianggap tidak ada bukti terkait laporan ibu korban.

Baca juga: Dua Siswi SMP di Grobogan Jadi Korban Pencabulan, Pelakunya Dukun dan Guru Ngaji

Kapolres Luwu Timur ketika itu, AKBP Leonardo Panji Wahyudi telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dalam kasus tersebut. Penyidik sama sekali tidak menemukan bukti fisik atau tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami kedua anaknya.

“Setelah kita lakukan visum tidak ada tanda-tanda, selaput darah robek atau semacamnya,” kata Leonardo saat dikonfirmasi.

Setelah hampir dua tahun, kasus tersebut kembali mencuat dan viral di media sosial. Saat dikonfirmasi, Kapolres Luwu Timur yang kini dijabat AKBP Silvester MM Simamora pun menyatakan kasus itu telah lama dihentikan oleh penyidik.

“Saat itu tidak ada ditemukan bukti adanya tindak pidana yang sebagaimana dilaporkan,” kata Silvester, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Pencabulan dan Penipuan Online Paling Banyak Terjadi di Jepara

Dijelaskan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor yang merupakan mantan suami ibu korban. Para korban juga melakukan visum kedua di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan didampingi ibu korban.

“Hasilnya pada tubuh ketiga anak pelapor tersebut tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin ataupun dubur (anus),” jelasnya.

Sementara, berdasarkan hasil assessment di P2TP2A Kabupaten Luwu Timur, kata Silvester, juga tidak ditemukan tanda-tanda trauma pada ketiga anak pelapor kepada ayahnya.

“Karena saat terlapor datang ke kantor P2TP2A ketiga anaknya langsung menghampiri dan duduk ke pangkuan ayahnya, sehingga penyidik melaksanakan gelar perkara di Polres Luwu Timur dan di Polda Sulsel dengan hasil menghentikan proses penyelidikan pengaduan tersebut dengan alasan tidak ditemukan bukti yang cukup sebagaimana yang dilaporkan,” pungkasnya.

Baca juga: Ibu Balita Korban Pencabulan di Kudus : Tidurnya Sering “Nglindur”

Sementara itu, Ketua Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Resky Prastiwi mengatakan akan meminta kepolisian kembali menyelidiki kasus tersebut.

Menurutnya, penanganan kasus tersebut sudah cacat. Sebab, sejak awal para korban tidak mendapatkan pendampingan dari orang tua atau pendamping lainnya saat menjalani pemeriksaan. Pelapor juga saat itu tidak mendapatkan pendampingan dari pengacara.

“Sedangkan, dalam kasus undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA), anak wajib didampingi orang tuanya dan pendampingan dari bantuan hukum,” jelasnya.

Resky menerangkan, pihaknya pernah memberikan foto dan rekaman video yang terkait dugaan pencabulan terhadap ketiga anak tersebut. Sebelumnya, anak mengeluh sakit di area dubur dan vagina.

Laporan psikologi anak menerangkan anak-anak menceritakan kejadian yang mereka alami melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan, bukti itu telah disetorkan ke pihak kepolisian.

“Kalaupun dikatakan ibunya mengalami waham, itu pemeriksaannya sangat tidak layak. Hanya 15 menit. Kemudian melibatkan dua psikiater, sementara acuannya kami untuk pemeriksaan berkaitan dengan proses hukum itu ada acuannya di peraturan menteri dan harus ada terdiri dari tim khusus, jadi ada psikiater, psikolog, dan tahapan-tahapan. Tidak serta merta orang mengalami waham hanya dalam 15 menit. Itu juga disampaikan, prosedur yang cacat itu disampaikan ke polda, tapi semua argumentasi kami tidak ditindaklanjuti,” kata Resky.

Hasil asesmen yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Luwu Timur, kata Resky, pihaknya tidak bisa menjadikannya sebagai dasar penghentian penyelidikan kasus tersebut.

Sejak awal, menurut dia, sudah ada malaadministrasi dan kecenderungan keberpihakan petugas P2TP2A Luwu Timur terhadap terlapor. Dia menduga hasil asesmen tidak objektif karena terlapor merupakan ASN.

Dia mengatakan seharusnya P2TP2A Kabupaten Luwu Timur tidak mempertemukan pelapor dengan terlapor. Seharusnya pelapor lebih dulu dilindungi.

Selain itu, pihaknya juga telah mengirim surat ke Mabes Polri agar bisa mengevaluasi dan membuka kembali kasus tersebut. Meski saat ini belum ada titik terang.

“Tentunya kami akan tetap desak Polri untuk membuka kasus ini kembali,” katanya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...