Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Kudus Butuh Rp 90 Miliar untuk Kembali Capai UHC

Salah seorang warga mengikuti pengobatan gratis yang digelar Puskesmas Jati Kudus beberapa waktu lalu. (MURIANEWS/Vega Ma’arijil Ula)

MURIANEWS, Kudus – Kabupaten Kudus membutuhkan dana sebesar Rp 90,28 miliar untuk program kesehatan, sehingga bisa Kembali mencapai Universal Health Coverage (UHC). Dengan anggaran tersebut, Pemkab Kudus bisa mencakup 95 persen warganya untuk masuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Edi Kusworo menyampaikan hal tersebut. Anggaran tersebut pun telah diutarakan DKK dalam nota dinasnya ke bupati Kudus.

“Ketentuan mencapai UHC memang harus ada sebanyak 95 persen warga suatu wilayah yang telah mengikuti jaminan kesehatan, kami sampaikan lengkap dengan anggaran yang dibutuhkan agar tahun depan Kudus bisa UHC kembali,” kata dia, Rabu (6/10/2021).

Baca: Mau Iuran JKN Dibayari Pemerintah Kudus? Begini Caranya

Kabupaten Kudus sendiri, kata Edi memang pernah mencapai UHC. Namun karena adanya kenaikan tarif iuran JKN, berdampak pada jumlah kepesertaan JKN yang bisa didaftarkan oleh Pemkab Kudus.

Kemudian saat ini, jumlah warga Kudus yang terdaftar dalam program JKN justru turun ke 78,52 persen, di banding September lalu, kepesertaannya mencapai 81,18 persen.

“Ketika ada evaluasi, maka sangat dimungkinkan ada penurunan. Entah karena status kepesertaannya tak aktif lagi atau ada pencoretan karena kedapatan tak sesuai kriteria,” jelasnya.

Baca: DKK Kudus Minta Tambahan Rp 3 Miliar untuk JKN Warga Miskin

Pemkab Kudus, kini telah mengucurkan anggaran untuk program JKN sebesar Rp 31,5 miliar. Dana yang dipakai, bersumber dari pajak rokok 2021 sebesar Rp 14,8 miliar dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2021 sebesar Rp 15,6 miliar.

DKK Kudus mengajukan tambahan anggaran untuk pembiayaan subsidi iuran JKN kelas III. Dengan nominal sebesar Rp 3 miliar di Perubahan APBD 2021.

Sebelumnya, DKK telah menganggarkan sebanyak Rp 1,8 miliar untuk pembiayaan subsidi iuran JKN kelas III sebanyak 35 ribu peserta aktif yang diambilkan dari APBD murni.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...