Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

DKK Kudus Minta Tambahan Rp 3 Miliar untuk JKN Warga Miskin

Ilustrasi. (MURIANEWS.com)

MURIANEWS, Kudus – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus mengajukan tambahan anggaran untuk pembiayaan subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas III bagi warga miskin. Anggaran yang diajukan sebesar Rp 3 miliar di Perubahan APBD 2021.

Sebelumnya, DKK telah menganggarkan sebanyak Rp 1,8 miliar untuk pembiayaan subsidi iuran JKN kelas III sebanyak 35 ribu peserta aktif.

“Karena pesertanya bertambah di tiap bulannya, sehingga anggaran tersebut perlu ditambah untuk mencakup lebih banyak lagi yang ter-cover,” kata  Kabid pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan DKK Kudus Edi Kusworo, Selasa (5/10/2021).

Pihaknya menambahkan, penambahan anggaran tersebut juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2020. Dengan keterangan pemerintah daerah memberikan subsidi sebesar Rp 2.800 per peserta.

“Sampai saat ini di kami tercatat untuk peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga awal Oktober 2021 dengan anggaran dari APBD Kudus sebanyak 58.155 peserta,” rinci dia.

Walau terus menambah anggaran untuk mencakup lebih banyak peserta, persentase warga Kudus yang sudah terdaftar di JKN kini menurun menjadi 78,52 persen di awal bulan ini. Dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 81,18 persen.

Baca: Wow! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan di Kudus Capai Rp 32 Milar

Hal itu disebabkan karena adanya verifikasi dari pemerintah pusat terhadap penerima manfaat kepesertaan JKN. Sehingga dimungkinkan ada data ganda maupun warga yang tidak layak mendapatkan bantuan, sehingga dilakukan pencoretan.

“Kami bertekad bisa secepatnya mencapai target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk dengan persentase 95 persen. Namun memang butuh anggaran yang bisa dibilang sangat banyak,” tandasnya.

Dana yang bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Kudus untuk pembiayaan untuk pencapaian UHC tersebut bersumber dari dua sektor. Yakni Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...