Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Bansos Sembako di Gorontalo Dirapel 5 Bulan dengan Uang, Ada Apa?

Mensos Tri Rismaharini (Instagram/@tri_risma_medsos)

MURIANEWS, Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini terpaksa menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako untuk warga Gorontalo dalam bentuk tunai dalam periode Oktober-November.

Tak hanya itu, penyaluran bantuan itu juga dirapel selama lima bulan bagi beberapa warga di sana yang belum mendapatkan bansos BPNT sejak Juli. Penyaluran BPNT yang dilakukan secara tunai itu terpaksa dilakukan karena bansos sembako tidak bisa bertahan lama. Metode itu pun dilakukan secara khusus untuk Provinsi Gorontalo.

“Kalau dirapel, mereka warga yang belum dapat bansos sejak Juli akan terima lima bulan. Tidak mungkin itu semua dalam bentuk sembako, nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk cash,” kata Risma dalam keterangan tertulis, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (1/10/2021).

Penyaluran BPNT secara tunai itu diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan bentang alam di Provinsi Gorontalo. Selain itu, penerima bansos juga sulit ditemui karena rata-rata bekerja sebagai petani di perbukitan yang baru tiba di rumah setelah panen usai.

Risma mengatakan penyaluran bansos di Gorontalo terhambat kondisi alam. Kondisi itu menyebabkan banyak penerima bansos belum mendapatkan bantuan sejak pertengahan tahun ini.

Keputusan mengubah BPNT ke tunai itu juga sudah didiskusikan dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, serta Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) sebagai penyalur bansos.

Untuk memudahkannya, Risma mengatakan penerima bansos cukup datang ke kecamatan di minggu kedua setiap bulan. Pemda dan pendamping penerima bantuan juga diminta teratur setiap bulannya untuk mengumpulkan penerima bantuan.

“Jadi mereka datang ke kecamatan minggu kedua setiap bulan untuk pencairan,” tuturnya.

Sebagai informasi, ada dua program bansos di bawah naungan Kementerian Sosial. Pertama bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicairkan secara tunai bertahap setiap 3 bulan, kemudian bansos BPNT berupa sembako senilai Rp200 ribu yang bisa diambil di e-warong atau distributor resmi setiap bulan.

Distribusi bansos di daerah terpencil seringkali terkendala oleh kondisi alam atau sarana prasarana. Bantuan yang tak dicairkan oleh penerima seringkali terblokir oleh bank sehingga saldo bantuan mengendap.

Sementara di daerah terpencil, banyak penerima belum mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga tak bisa mencairkan bansos.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.