Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Penerimaan PBB di Kudus Lampaui Target, Ternyata Ini Pemicunya

Loket pembayaran PBB P2 di lingkungan Pendapa Kabupaten Kudus (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Penerimaan pajak di sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berhasil melampaui target penerimaannya yakni sebesar Rp 34,35 miliar. Sementara target yang dibebankan yakni sebesar Rp 25,5 miliar.

Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Famny Dwi Arfana menyebutkan, salah satu yang mendongrak penerimaan adalah penghapuskan denda telat pajak PBB di bulan September ini.

Pemerintah Kabupaten Kudus, sebelumnya mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan denda telat Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama bulan September 2021 ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-472 Kabupaten Kudus.

Selain itu, kondisi Kabupaten Kudus yang masih dalam masa pandemic dan banyak sektor yang terdampak menjadi salah satu pertimbangan lainnya.

Dispensasi tersebut, kata dia, berhasil mengurangi tunggakan wajib pajak yang hingga saat ini belum terbayarkan. Hingga kini sudah terkumpul sebanyak Rp 2,35 miliar.

“Dari realisasi penerimaan PBB sebesar Rp34,35 miliar, sekitar Rp32 miliar di antaranya merupakan pembayaran secara regular dari wajib pajak, sedangkan selebihnya merupakan wajib pajak yang menunggak selama beberapa tahun,” ucap dia, Rabu (29/9/2021).

Pihaknya pun mengajak semua masyarakat Kabupaten Kudus untuk mengikuti program pemutihan denda administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB itu. Mengingat progam hanya berlaku satu bulan, yakni mulai tanggal 1-30 September 2021.

“Masyarakat masih bisa memanfaatkannya, yang masih memiliki tunggakan PBB diimbau segera melunasinya karena kesempatannya hanya berlangsung satu bulan, setelahnya yang menunggak dikenakan denda administrasi kembali,” jelas Famny.

Pemkab Kudus sendiri, sebelumnya juga telah mengeluarkan stimulus pajak bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum di Kota Kretek. Yakni dengan memberikan relaksasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19.

Mereka yang memerlukan relaksasi tersebut pun dipersilahkan melakukan pengajuan permohonan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.