Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Aliansi BEM SI Ancam Demo Jika Jokowi Masih Bergeming Terkait TWK KPK

Ilustrasi demo mahasiswa. (Dokumen MURIANEWS).

MURIANEWS, Jakarta – Desakan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespon pemecatan pegawai KPK yang gagal TWK terus bergulir. Bahkan, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengancam menggelar aksi demo jika Jokowi masih bergeming.

Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar mengatakan, pihaknya memberikan tenggat waktu selama 3×24 jam pada Jokowi. Jika masih bergeming untuk membatalkan pemecatan terhadal 57 pegawai KPK yang gagal TWK, maka mereka akan menggelar aksi pada Senin (27/9/2021) di Jakarta.

“Terhitung 3×24 jam jika tidak ada respons, maka kami akan turun ke jalan di tanggal 27 September,” jelasnya dikutip CNN Indonesia, Jumat (24/9/2021).

Nofrian memperkirakan bakal ada ribuan peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya dalam aksi nasional pada Senin mendatang.

“Kami akan menurunkan sebanyak banyaknya, jumlah pastinya masih harus menunggu teknis lapangan. Saya tidak bisa katakan secara rinci, tapi di atas 500 orang yang pasti,” ujar Nofrian.

Rencananya, aksi nasional itu akan terpusat di Jakarta. Meski begitu, Nofrian enggan menyebutkan titik pasti rencana aksi tersebut. Saat ini pihaknya masih konsolidasi dengan aliansi di daerah.

“Titik aksi masih dikonsolidasikan dengan seluruh teman-teman dari daerah luar Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya Aliansi BEM SI dan GASAK telah menyurati Presiden Jokowi agar mengangkat puluhan pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mereka memberikan waktu 3×24 jam bagi Jokowi untuk mengambil sikap. Jika tidak, mereka mengultimatum akan turun ke jalan.

“Kami Aliansi BEM Seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3×24 jam sejak hari ini. Jika Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan,” demikian petikan surat tertanggal 23 September tersebut.

Dalam surat itu, BEM SI dan GASAK menyinggung komitmen Jokowi yang berjanji akan menguatkan KPK dengan cara menambah anggaran, menambah penyidik, dan memperkuat KPK dengan tegas.

Mereka mengecam sikap diam Jokowi atas pemecatan 57 pegawai karena tak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Padahal, pelaksanaan alih status tersebut telah terbukti maladministrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

“Alih-alih pegawai KPK ditambah ternyata ada 57 pegawai KPK diberhentikan dengan SK No.1327,” tandasnya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...