Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Terima Surat Pengosongan dari Mabes TNI, Begini Respon Wali Kota Magelang

Kantor Wali Kota Magelang Tiba-tiba Dipasangi Logo TNI. (Detik.com)

MURIANEWS, Magelang – Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz mengaku mendapat surat dari Mabes TNI yang berisikan untuk segera melakukan mengosongkan aset Kantor Wali Kota.

Perintah pengosongan tersebut tertuang dalam poin 2A, surat nomor B/473/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus dan ditandatangani oleh Komandan Jenderal Akademi TNI Marsekal Madya Andyawan Martono.

Meski begitu, ia meminta jajarannya untuk tetap tenang menyikapi adanya surat dari Mabes TNI perihal permintaan pemakaian lahan Kantor Walikota Magelang oleh Akademi TNI tersebut.

“Saya harapkan ASN tetap tenang, tidak usah terlalu khawatir kalau diminta mengosongkan kantor,” kata Aziz.

Baca: Kantor Wali Kota Magelang Ditempeli Logo TNI Gegara Polemik Kepemilikan Tanah, Begini Penjelasan Panglima

“Tim sudah ke Jakarta kemarin, dan hasilnya, pemerintah pusat masih memberikan kelonggaran agar kantor wali kota masih berfungsi sebagai kantor layanan Pemkot Magelang,” tambah Aziz seperti dikutip dari magelangekspres.com, Senin (20/9/2021).

Aziz pun membenarkan surat bernomor B/473/VIII/2021 itu tertulis permintaan Akademi TNI menggunakan lahan Kantor Walikota Magelang menyusul rencana kegiatan Diktuk Taruna.

Akademi TNI beralasan, penggunaan lahan sangat diperlukan karena akan memengaruhi hasil operasional pendidikan Menchandra Akademi TNI.

“Kemudian, pada nomor 2A, turut disebutkan bahwa Pemkot Magelang agar segera menjadwalkan pengosongan aset tersebut. Hal itu agar pendidikan kegiatan Menchandra Akademi TNI bisa lebih optimal,” ungkapnya.

Selain itu, pada poin 2D, Akademi TNI juga berencana menggunakan lapangan Kantor Walikota Magelang untuk lokasi apel dan upacara kegiatan selama pendidikan Menchandra.

Merespons surat itu, orang nomor satu di Kota Magelang tersebut memastikan bahwa hasil komunikasi dengan Pemerintah Pusat, merekomendasikan lahan seluas 40.000 meter persegi ini masih difungsikan sebagai layanan Pemkot Magelang.

Dirinya juga meminta ASN tetap memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Tanpa perlu memikirkan hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan.

Menurutnya, Pemkot Magelang hanya akan tunduk dan patuh terhadap keputusan Pemerintah Pusat melalui Presiden RI, Joko Widodo. Segala upaya dan usaha, telah ditempuh Pemkot Magelang selama ini.

Baca: Ganjar Hubungi Jokowi dan Panglima Terkait Sengketa Tanah TNI-Pemkot Magelang, Begini Hasilnya

“Kita menempati lokasi ini tidak serta merta menempati. Ada dokumen sejarah, ada proseduralnya, sehingga kalau diminta meninggalkan segera, saya kira tidak. Apalagi kita sama-sama aparat negara,” tegasnya.

Hasil koordinasi antara Pemkot Magelang dan Kementerian Polhukam, lanjut Aziz, dalam waktu satu bulan ini sudah ada keputusan lanjutan.

“Yang menentukan kita (Pemkot Magelang) pindah atau tidaknya itu Pemerintah Pusat. Bukan kita, bukan juga TNI. Sebulan lagi sudah ada keputusan,” tandasnya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Magelangekspres.com

Comments
Loading...