Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Presiden Tiga Periode, PDI-P: Sejak Awal Kami Taat Konstitusi

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. (Dok. PDI Perjuangan)

MURIANEWS, Jakarta – Wacana jabatan Presiden tiga periode yang digaungkan akhirnya direspon PDI-Perjuangan. Melalui Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto wacana masa jabatan presiden tiga periode pun ditolak partai berlogo banteng moncong putih itu.

Hasto mengatakan, sejak awal PDI-P telah taat pada pada konstitusi. Di samping itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah berkali-kali menegaskan penolakan wacana masa jabatan presiden tiga periode itu.

“Ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya, sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan,” Hasto, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (18/9/2021).

Hasto mengakui Jokowi merupakan sosok pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner. Dengan capaian itu, PDI-P juga ingin melanjutkan pembangunan yang akan ditinggalkan Jokowi pada 2024 nanti. Hasto mengatakan apa yang dilakukan Jokowi itu, PDI-P ingin meletakkannya menjadi haluan negara.

“Kami pun menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak punya haluan, maka ganti kepemimpinan, berganti juga kebijakannya,” kata Hasto.

Di samping itu, Hasto juga menegaskan saat ini PDI-P fokus pada kaderisasi dan bekerja untuk rakyat. Ia menekankan, akan ada waktunya bagi partai untuk menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang akan diusung sesuai dengan keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Terkait itu, Hasto menyebut partainya tidak akan menjadikan elektabilitas seseorang sebagai alat ukur untuk dicalonkan sebagai presiden.

“Untuk menjadi presiden, banyak faktornya. Dan bagi Bu Mega hal tersebut juga dilakukan dengan kontemplasi, memohon petunjuk Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT. Karena itulah tradisi itu dijalani Bu Mega. Dalam kongres juga disebutkan itu hak prerogatif Bu Mega sehingga pada waktunya pasti diumumkan calonnya,” tutur dia.

Diketahui, isu perpanjangan masa jabatan persiden menjadi tiga periode kembali mencuat seiring wacana amendemen UUD 1945. Perubahan konstitusi bertujuan memberi kewenangan bagi MPR dalam penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Usulan amendemen tersebut juga mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Secara terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, MPR tidak pernah membahas rencana memperpanjang masa jabatan presiden. Politisi Partai Golkar itu menuturkan, selama ini MPR hanya merekomendasikan amendemen UUD 1945 untuk memberi kewenangan bagi MPR dalam menetapkan PPHN.

“Wacana 3 periode saya tidak tahu siapa yang mengembuskan karena sejak saya memimpin sebagai Ketua MPR, belum pernah ada pembicaraan pun (mengenai) tiga periode maupun perpanjangan (masa jabatan presiden),” kata Bambang dalam sebuah webinar, Senin (13/9/2021).

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Kompas.com

Comments
Loading...