Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Serapan APBD 2021 Kudus Baru 51,61 Persen, Kenapa?

Pendapa Kabupaten Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah naungan Pemkab Kudus tahun 2021 per 10 September 2021 baru mencapai 51,61 persen.

Jumlah itu setara Rp 1,1 triliun dari total anggaran sebesar Rp 2,14 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono menjelaskan, realisasi penyerapan terbesar adalah dari belanja tak langsung yang saat ini telah terserap sebesar Rp 876,24 miliar dari total anggaran sebanyak Rp 1,63 triliun.

“Atau telah terserap sekitar 53,63 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk itu,” katanya, Jumat (17/9/2021).

Kemudian untuk belanja langsung, lanjut dia, kini baru terserap sebesar Rp 14,68 miliar dari total anggaran sebesar Rp 215 miliar. “Memang masih kecil realisasi belanjanya, baru sekitar 6,82 persen,” ujarnya.

Minimnya serapan tersebut bukan tanpa alasan. Eko mengatakan sejumlah OPD memang mengalami penundaan pelaksanaan kegiatan karena adanya refocusing anggaran.

Belum lagi dengan sejumlah proyek yang akhirnya gagal tender atau ditender ulang karena sejumlah alasan.

Seperti pembangunan gedung mal pelayanan publik dengan anggaran Rp 6,14 miliar yang harus mengalami tender ulang usai lelang di LPSE diduga mengalami peretasan.

Baca: Lelang Pembangunan IBS RSUD Kudus Dibatalkan karena Peretasan, Kepala DKK Buka Suara

Proyek pembangunan yang gagal ditender lainnya adalah pembangunan instalasi bedah sentral (IBS) di RSUD Kudus dengan anggaran Rp 29 miliar. Dengan alasan yang sama pula yakni diduga mengalami peretasan saat prosesi lelangnya di LPSE.

Kegiatan revitalisasi di tiga puskesmas di Kabupaten Kudus dengan anggaran Rp 6,026 miliar juga gagal.

Sementara untuk proyek-proyek yang tengah berjalan, pihak ketiga biasanya memilih untuk mencairkan di akhir kegiatan. Pemkab, lanjut Eko, sebenarnya menyiapkan uang muka untuk proses pembangunan.

“Oleh karena itulah, penyerapan anggaran saat ini belum bisa jadi tolak ukur bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kudus belum jalan, sehingga harus menunggu hingga akhir tahun,” tandasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...