Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Akhir September, 57 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Diberhentikan

Gedung Merah Putih kantor KPK. (Dok. SindoNEWS)

MURIANEWS, Jakarta – Sebanyak 57 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan akan diberhentikan per 30 September 2021. Menurut KPK, keputusan itu berdasarkan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Rapat tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan yang menyangkut alih status pegawai melalui asesmen TWK. Itu dikemukakan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam jumpa pers, Rabu (15/9/2021).

“Kami kemudian menindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk formasi PNS yaitu Kementerian PAN-RB, sementara manajemen teknis kepegawaian yaitu BKN. Karena itu kami tanggal 13 September menindaklanjuti putusan MA dan MK melakukan koordinasi dan hasilnya sebagaimana disampaikan oleh pak Alex (Alexander Marwata), maka kemudian kami keluarkan SK sebagaimana hasil-hasil dari koordinasi dengan pemerintah,” katanya, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (16/9/2021).

Sebelumnya, berdasarkan berita acara tindak lanjut hasil TWK pegawai KPK yang ditandatangani oleh lima pimpinan KPK beserta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga lain, pegawai akan diberhentikan per 1 November 2021.

Ghufron menapik KPK mempercepat pemberhentian 57 Pegawai yang sudah Nonaktif itu. Menurutnya, keputusan itu mengacu dari batas waktu maksimal peralihan status pegawai yang diatur UU 19/2019 tentang KPK yakni dua tahun.

“Jadi, bukan percepatan, tapi dalam durasi yang diamanatkan UU,” ucap dia.

Adapun, 57 pegawai itu enam orang pegawai di antaranya adalah mereka yang tak mau mengikuti diklat bela negara. Sebagai informasi, satu pegawai yaitu Sujanarko selaku Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK diketahui sudah pensiun per Juni 2021.

“Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam jumpa pers di Gedung KPK.

Sementara itu, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Yudi Purnomo Harahap mulai merapikan berkas-berkas di meja kerjanya. Itu dilakukannya usai menerima Surat Keputusan (SK) mengenai pemberhentiannya sebagai pegawai per 30 September 2021.

Bahkan, Yudi datang ke Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 5.30 WIB, Kamis (16/9/2021). Ia memilih waktu tersebut agar tidak bertatap muka dengan rekan-rekannya yang masih aktif bekerja karena sudah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keputusannya itu diungkap dalam unggahan Twitternya, @yudiharahap46m Kamis (16/9/2021). Di cuitannya, Yudi mengatakan biasanya datang pagi karena OTT menangkap koruptor. Tapi, sekarang dia datang pagi untuk membersihkan meja kerjanya.

“Biasanya datang pagi karena OTT [Operasi Tangkap Tangan] nangkap Koruptor, kini datang beresin meja kerja agar enggak ketemu banyak teman-teman pegawai, enggak sanggup lihat air mata berjatuhan atas suka duka kenangan memberantas korupsi belasan tahun ini. Dari semalam WA dan telepon dari mereka silih berganti,” kata Yudi yang merupakan Ketua Wadah Pegawai KPK itu.

Dikutip dari CNN Indonesia, Yudi menganggap Firli Bahuri Cs sudah secara nyata membangkang arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berpendapat bahwa TWK tidak dapat dijadikan dasar memberhentikan pegawai. Ia berujar pihaknya akan memperkuat kelompoknya untuk menyikapi keputusan pimpinan KPK tersebut.

“Kami akan konsolidasi langkah apa yang akan kami tempuh. Sampai hari ini kami masih menunggu dan masih setia putusan dari Presiden ketika memberikan arahan yang lalu bahwa [kami] tidak boleh diberhentikan,” kata Yudi.

Diketahui, Yudi bergabung dengan KPK sejak 2007 melalui program Indonesia Memanggil jilid 2. Ia merupakan penyidik yang sudah menangani beragam kasus korupsi. Mulai kasus korupsi pengadaan E-KTP, izin ekspor benih lobster (benur), serta kasus suap permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang menyeret taipan Samin Tan.

Kemudian kasus yang menjerat mantan Bos Lippo Group Eddy Sindoro, kasus suap lelang jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai, hingga kasus korupsi di DPRD Sumatera Utara.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...