Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

DPRD Kudus: Segera Cairkan BLT Buruh Rokok!

Buruh rokok tengah bekerja di brak Djarum Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mendesak pemerintah daerah segera mencairkan progam bantuan langsung tunai (BLT) untuk buruh rokok. BLT itu diambilkan daari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Program BLT bagi buruh rokok sendiri, sebenarnya ditujukkan untuk pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para buruh pabrik rokok.

Landasan hukumnya, adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/2020 yang mengatur tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT.

Pembinaan lingkungan sosial tersebut memiliki porsi 25 persen dari total alokasi DBHCHT yang diterima.

“Aturan di PMK juga sudah jelas, dana juga sudah ada, tinggal realisasinya saja, menunggu apa lagi?” kata Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani, Kamis (16/9/2021).

Menurut keterangan dari eksekutif, kata dia, BLT untuk buruh rokok tersebut baru akan dibahas pada perubahan APBD mendatang. Pihaknya pun menyayangkan hal tersebut.

“Harusnya bisa dianggarkan sejak awal tahun pada APBD murni. Padahal di Sidoarjo program tersebut sudah jalan, kenapa di Kudus belum dilakukan. Padahal selama ini buruh rokok juga terdampak Covid-19, sehingga pendapatannya menurun,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Lainnya, Sulistyo Utomo meminta Pemkab Kudus tak berbelit-belit dalam mengalokasikan anggaran BLT untuk buruh rokok. Pemkab, kata dia, harus ingat jika DBHCHT yang diterima Kudus juga berkat jerih payah para buruh tersebut.

“Jangan berbelit-belitlah, disimpelkan saja. Itu seharusnya juga harus dianggarkan di (APBD) murni, ini hak mereka yang harus segera diberikan,” katanya.

Baca: Menkeu Sebut BLT Desa Terhambat di Pemda

Pimpinan DPRD lainnya, Tri Erna Sulistyawati juga mendesak pemkab segera mencairkan BLT untuk buruh rokok. Mengingat Kudus sendiri merupakan Kota Kretek yang seharusnya memprioritaskan buruh-buruh rokoknya.

“Makanya APBD harus rasional, transparan, dan menekan titik sasaran. Jangan diecer-ecer. Utamakan yang prioritas dan sesuai regulasi. Jangan sampai karena dianggarkan lewat perubahan (APBD), nanti cuma dapat sisanya,” tegasnya.

Sementara Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kudus, Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan pengalokasian BLT bagi buruh rokok saat ini masih dalam proses perencanaan dalam Perubahan APBD 2021.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...