Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Banyak yang Bandel, Sekda Sragen Keluarkan SE Pedoman Hajatan Warga

Ilustrasi hajatan di tengah era new normal. (Solopos.com)

MURIANEWS, Sragen — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen kembali memperketat pelaksanaan hajatan yang akan digelar warga. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dengan nomor 360/409/038/2021.

SE yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Hajatan di Masyarakat Pada Saat PPKM Level 3 di Kabupaten Sragen, Selasa (14/9/2021) itu dikeluarkan setelah banyaknya warga yang menggelar hajatan tanpa mengindahkan protokol kesehatan (Prokes)

“Dengan adanya SE itu agar masyarakat patuh karena banyak warga yang melanggar protokol kesehatan saat menggelar hajatan. SE ini sekaligus sebagai upaya antisipasi potensi pelanggaran protokol kesehatan di kemudian hari,” ujar Sekda seperti dikutip Solopos.com, Rabu (15/9/2021).

Dalam surat itu, Sekda mensyaratkan tujuh hal yang wajib dipatuhi warga masyarakat yang hendak menggelar hajatan. Pertama, warga yang hendak menggelar hajatan harus mengurus surat keterangan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan ke kantor desa atau kantor kelurahan.

Kedua, jumlah tamu yang hadir pada sata hajatan dibatasi maksimal 20 orang dan wajib menerapkan protokol kesehatan minimal 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) secara ketat.

Ketiga, penyelenggaran hajatan membentuk tik protokol kesehatan dengan melibatkan petugas kesehatan setempat. Keempat, durasi waktu pelaksanaan resepsi hajatan maksimal 2,5 jam dan selama hajatan dilarang membuka masker dengan alasan merokok, makan, minum, atau alasan apa pun dengan tujuan untuk mencegah penularan Covid-19.

Kelima, tidak boleh menyajikan rampatan makanan dan minuman secara langsung tetapi makanan dan minuman dikemas dalam paket tertentu untuk dibawa pulang dengan sistem drive thru.

Keenam, tidak boleh menggelar hiburan yang dapat menimbulkan kerumunan, jogetan, atau pesta minuman keras, tetapi hiburan yang tertib dan tidak menimbulkan hal-hal tersebut diperbolehkan dengan pengawasan ketat.

Sekda menjelaskan SE itu sebagai upaya mengingatkan kepada Satgas di tingkat kecamatan dan desa untuk melakukan law enforcement dengan harapan agar tidak terjadi klaster baru untuk Covid-19.

Ia menambahkan, SE tentang pedoman pelaksanaan hajatan tersebut saat ini sduah disampaikan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), camat, kades atau lurah, pimpinan instansi atau perusahaan swasta se-Kabupaten Sragen.

”Satuan tugas tingkat kecamatan sampai desa juga mendapatkan tembusan surat itu sebagai pedoman dalam pengawasan di lapangan,” imbuhnya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Solopos.com

Comments
Loading...