Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

KontraS Nilai Pemerintahan Jokowi Alergi Kritik

Mural mirip Jokowi di Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan. (Instagram/@merekamjakarta)

MURIANEWS, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sebanyak 26 kasus pembungkaman atau pembatasan kebebasan berekspresi terjadi sejak Januari-September 2021. Catatan itu membuktikan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi alergi terhadap kritik.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyebutkan tidak ada parameter yang terukur dalam kasus pembungkaman yang dilakukan. “Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo masih alergi dengan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh warganya,” ujar Fatia dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (15/9/2021).

Data yang dihimpun KontraS, upaya pembungkaman itu dimulai dari penghapusan mural, perburuan pelaku dokumentasi, persekusi pembuat konten, hingga penangkapan beberapa orang yang membentangkan poster ke Presiden Joko Widodo.

Sejak Juli hingga Agustus saja, terdapat 13 kasus persekusi terhadap seniman mural. Dari 13 kasus itu, 11 di antaranya merupakan penghapusan mural di berbagai daerah, 1 persekusi pembuat konten mural di Tangerang, dan 1 tindakan perburuan pelaku dokumentasi mural.

“Berujung korban didatangi oleh pihak kepolisian,” kata Fatia.

Selain itu, KontraS juga mencatat 13 kasus penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dari 13 kasus itu, 8 di antaranya berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 2 penangkapan isu kinerja institusi, 1 isu soal Papua, 1 isu soal kritik isntitusi, dan 3 isu mengenai kinerja pejabat.

“Kasus terkini terjadi pada beberapa mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang membentangkan poster berisikan kritik kepada Presiden Joko Widodo saat Presiden berada di Solo,” jelas Fatia.

Rentetan peristiwa itu menunjukan negara tidak memberikan ruang ekspresi kritik. Itu juga menunjukan adanya eskalasi pembatasan kebebasan berekspresi yang terjadi baik di dunia nyata maupun digital terus meningkat.

Fatia menilai fenomena itu bertolah belakang dengan pernyataan Jokowi. Di mana, kepala negara itu mempersilakan dan meminta masyarakat untuk lebih aktif melayangkan kritik terhadap pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Jokowi pada Februari 2021.

Sementara, di sisi lain, pemerintah tidak menjamin ruang dan bentuk ekspresi kritik oleh masyarakat.

KontraS mendesak Jokowi menjamin semua bentuk ruang dan ekspresi warganya. Jokowi juga diminta agar memberikan arahan yang tegas terhadap aparat negara.

“Untuk tidak mudah membungkam segala bentuk ekspresi warga negara,” tutur Fatia.

Selain itu, KontraS juga meminta agar Kapolri menginstruksikan kepada bawahannya agar tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam merespon kebebasan berekspresi masyarakat.

“Pendekatan keamanan, seperti penangkapan sewenang-wenang, kritik berujung UU ITE, pembungkaman, dan lain-lain justru akan semakin mencederai upaya penyampaian kritik yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan pada pemerintahan,” tegas Fatia.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...