Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Bansos Januari-Agustus Ada yang Belum Cair, DPRD Pati Berang

Komisi D Saat memanggil pihak bank penyalur bansos. (MURIANEWS/Cholis Anwar)

MURIANEWS, Pati –  Kalangan DPRD Pati marah setelah mendapat laporan bantuan sosial (bansos) dari Januari-Agustus untuk warga miskin ada yang belum cair. Padahal, bantuan tersebut seharusnya disalurkan tiap bulan.

Dinas Sosial dan Bank BRI sebagai penyalur pun langsung dipanggil, Selasa (14/9/2021).

Ketua DPRD Pati Ali badruddin mengatakan, bantuan yang belum cair ini bentuknya ada tiga, yakni BPNT dengan penerima 15.262 KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum tersalurkan ada 702 KPM, dan 90 KPM mempunyai Kartu keluarga Sejahtera (KKS).

Dua instansi itu menurut dia, mereka berdalih bahwa masih ada perbaikan data untuk penyalurannya.

“Bayangkan saja, uang yang masih tersimpan di BRI ini ada Rp 10 miliar lebih yang belum tersalurkan. Padahl bantuan itu sangat-sangat dibutuhkan warga yang kurang mampu. Tetapi, sampai saat ini mereka malah belum menerima,” katanya.

Pihaknya sendiri mengetahui hal itu setelah banyaknya aduan dari masyarakat yang masuk ke anggota dewan.

Setelah dilakukan penelusuran, rupanya yang belum mendapatkan beberapa jenis bantuan tersebut jumlahnya cukup banyak. Bahkan untuk bantuan yang jenisnya BPNT, hampir semua KPM di Kabupaten Pati belum mendapatkan itu.

Ali badruddin meminta kepada BRI maupun Dinsos untuk memepercepat pendataan ulang kepada pihak-pihak yang mendapatkan bantuan tersebut. Kalau sudah terselesaikan, segara bantuan tersebut untuk disalurkan. Sebab, mereka saat ini sangat membutuhkan bantuan tersebut.

“Tadi dari Dinsos akan menyelesaikan (pendataan) selama tiga hari, paling lambat satu minggu. Nanti setelah itu akan koordinasi ulang. Menurut kami, antara BRI dan Dinsos ini kurang koordinasi, sehingga terjadi ketimpangan seperti ini. Seharusnya, sejak awal mereka aktif berkoordinasi sehingga apabila ada masalah, secepat mungkin dapat diselesaikan,” terangnya.

Sementara Koordinator Komisi D DPRD Pati Joni Kurnianto menilai, BRI tidak mempunyai rasa empati sama sekali.

Meski yang belum tersalurkan hanya 10 persen, tetapi bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat, apalagi situasi pandemi seperti ini.

“Mereka (Pihak BRI) bilang yang belum tersalurkan hanya 10 persen. Kok 10 persen, karena ini bantuan untuk masyarakat miskin, satu biji pun akan kami kejar. Karena kami mempunyai kewenangan pengawasan. Ini hak masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...