Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pegawai KPK Nonaktif Ditawari Pindah ke BUMN, Novel: Itu Suatu Penghinaan!

Novel Baswedan. (MI/Rommy Pujiyanto)

MURIANEWS, Jakarta – Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif diminta mengundurkan diri dan bergabung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa dari mereka mengaku telah didekati Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Salah seorang sumber menyebutkan telah diberi syarat agar menandatangani surat pengunduran diri dan kesediaannya untuk disalurkan ke BUMN. “Saya tadi (13/9/2021) ditelepon Deputi Pencegahan, bila mau akan disalurkan ke BUMN,” kata sumber tersebut dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (14/9/2021).

Cara tersebut, dinilai Novel Baswedan, Pegawai KPK Nonaktif lainnya, sebagai sebuah penghinaan. Dia bersama rekan-rekan lainnya juga mendapatkan perlakuan yang sama tersebut.

“Beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN. Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,” ujar Novel melalui keterangan tertulis.

Novel menegaskan, keberadaannya di KPK tak sekadar bekerja atau mencari uang saja. Namun, dia ingin berjuang memberantas korupsi.

Menurutnya, langkah KPK itu semakin menunjukan adanya upaya yang tersistem untuk membunuh pemberantasan korupsi. “Hal ini semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan memberantas korupsi,” kata Novel.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari lembaga antirasuah– termasuk Pahala Nainggolan– untuk merespons isu yang sedang berkembang tersebut. Pesan konfirmasi CNNIndonesia.com ke sejumlah pejabat struktural dan pimpinan KPK belum mendapat respons.

Adapun 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui TWK akan diberhentikan pada 1 November 2021.

Sementara itu, Komnas HAM menyimpulkan ada 11 pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN baik ditinjau dari sisi kebijakan, perlakuan, maupun ucapan.

Selain Komnas HAM, Ombudsman pun sebelumnya telah mengumumkan temuan malaadministrasi dalam proses penonaktifan 75 pegawai termasuk TWK KPK. Namun, atas temuan Ombudsman itu baik KPK maupun BKN melayangkan keberatan.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...