Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Eks Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Bakal Diberhentikan dengan Hormat

Ilustrasi KPK. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Jakarta – Eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) resmi dinyatakan diberhentikan dengan hormat. Itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menegaskan bahwa tes yang kemudian menjadi polemik itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penilaian itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Jumat (10/9/2021).

“Artinya pegawai yang tidak lolos TWK tidak dapat diangkat menjadi ASN. UU KPK hasil revisi menetapkan pegawai KPK adalah ASN. Konsekuensinya yang tidak bisa diangkat menjadi ASN harus keluar/diberhentikan dengan hormat dari KPK,” ujar Alex dikutip dari Kompas.com, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Temukan Pelanggaran, Komnas HAM Minta Jokowi Pulihkan Status Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Adapun putusan MA yakni menolak permohonan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang diajukan oleh pegawai KPK. Perkom ini menjadi dasar pelaksanaan TWK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK terkait pasal peralihan status pegawai.

Sebelum putusan MA itu keluar, Ombudsman RI juga menduga adanya malaadministrasi dalam TWK pegawai KPK. Selain itu, Komnas HAM menyebut proses alih status pegawai lembaga antirasuah melanggar HAM.

“Hal ini (putusan MA) menepis tuduhan bahwa Perkom 1/2021 yang di dalamnya mengatur TWK pembentukannya dilakukan secara malaadministrasi termasuk tuduhan bahwa melanggar HAM sebagai hak konstitusional pegawai KPK,” kata Ghufron dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (10/9).

Baca juga: Pegawai KPK Nonaktif Dianggap Berhak Jadi ASN

Ghufron mengapresiasi MA yang menolak uji materi Perkom 1/2021 yang diajukan oleh pegawai KPK nonaktif, Yudi Purnomo dan Farid Andhika. Ia meminta semua pihak mematuhi putusan tersebut.

“Tidak boleh lagi ada lembaga-lembaga lain yang membersamai dan menandingi kewenangan MK dan MA sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menguji dan menilai keabsahan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Kompas.com, CNN Indonesia

Comments
Loading...