Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

MPP Kudus Dibangun Bulan Ini, Peresmiannya Tahun Depan

Perwakilan CV Lidya Jaya memengang denah pembangunan MPP Kudus di lokasi pembangunan. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus segera melakukan pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) di lingkungan pendapa kabupaten. Penandatanganan kontrak pun dijadwalkan hari ini dengan CV Lidya Jaya selaku pemenang lelang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus Revli Subekti mengatakan, usai penandatangan dilakukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah dinas-dinas. Mulai dari Dinas PKPLH, Bagian Umum, dan Dinas Perhubungan.

“Lokasi pembangunannya kan ada di sebelah Masjid Agung Kudus di dekat bangunan cagar budaya, di situ masih ada sejumlah pohon yang harus dirimbas dan masih ada mobil-mobil dinas yang harus dipindahkan,” kata Revli, Rabu (8/9/2021).

Ketika hal-hal tersebut telah dirapikan, lanjut dia, barulah alat-alat berat dikirim untuk segera dilakukan proses pembangunan. “Kira-kira dalam bulan inilah sudah mulai jalan,” kata dia.

Masa pembangunan gedung MPP sendiri, adalah selama 111 hari atau direncanakan rampung digarap pertengahan Desember mendatang. Secara perhitungan teknis, Revli optimis proyek tersebut bisa rampung tepat waktu.

“Hanya memang kami punya opsi mengajukan perpanjangan pembangunan paling lambat tanggal 28 Desember 2021,” jelas dia.

Baca: Tak Mau Tuntaskan Vaksinasi, Guru di Kudus Dilarang Ngajar PTM

Walau demikian, pihaknya memastikan peresmian MPP baru akan dilaksanakan di tahun 2022 mendatang. Dengan jadwal mengikuti dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan).

“Karena yang akan meresmikan dari Kemenpan sendiri, namun ketika sudah siap dan jadwal dari Kemenpan belum turun maka diinstruksikan untuk soft opening dulu,” jelasnya.

Pembangunan mal pelayanan publik sendiri teralokasikan sebesar Rp 6,1 miliar. Nominal tersebut belum termasuk penganggaran untuk perangkat pengisi seperti mebel dan sebagainya.

Mal tersebut, sesuai rencana akan diisi sekitar 22 instansi. Selain instansi vertikal, ada juga instansi nonpemerintahan yang akan berkantor di sana. Di antaranya, KPP Praama, Samsat, PLN, dan BPOM.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...