Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

MK Putuskan Leasing Bisa Sita Barang Tanpa Sidang

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

MURIANEWS, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan industri pembiayaan (leasing) bisa menyita barang kredit yang bermasalah tanpa harus melalui sidang di pengadilan. Itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Di dalam putusan itu, disebutkan bagi debitur yang mengakui ada wanprestasi, maka ia bisa menyerahkan sendiri objek jaminan fidusia kepada kreditur. Eksekusi juga bisa dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur mengakui ada wanprestasi.

“Pegawai perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal dengan sertifikasi profesi di bidang penagihan meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2-2019,” begitu bunyi putusan MK.

Putusan MK ini berawal dari gugatan Joshua Michael Djami, yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Joshua merupakan karyawan di perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal. Ia meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia.

Dengan putusan Mahkamah Konsititusi (MK) 31 Agustus lalu, eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif. Dengan begitu, jika di awal kreditur dan debitur sepakat dengan penyitaan jika ada masalah, proses eksekusi tak perlu lagi dilakukan melalui pengadilan.

“Diharapkan multitafsir eksekusi jaminan fidusia kini menjadi jelas dan eksekusi melalui putusan pengadilan hanya alternatif atau pilihan bagi penerima fidusia,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, dikutip dari Kompas.TV (06/09/2021).

Pada putusan MK 2019 itu, ada sejumlah tafsiran berbeda soal eksekusi jaminan fidusia. Ada yang menyebut eksekusi bisa dilakukan di luar pengadilan. Tetapi da sejumlah pihak yang mengklaim eksekusi harus dilakukan lewat pengadilan.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Kompas.tv

Comments
Loading...