Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

GAWAT! Hampir Seluruh Data Laporan Kekayaan Pejabat Nggak Akurat

Gedung Merah Putih kantor KPK. (Dok. SindoNEWS)

MURIANEWS, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) mengungkapkan hampir seluruh data Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) nggak akurat. Angkanya bahkan mencapai 95 persen. KPK menyebut ada aset-aset pejabat negara yang tidak dilaporkan.

“Di samping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum,” beber Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dikutip dari Detikcom, Selasa (7/9/2021).

Banyak harta yang tidak dilaporkan itu di antaranya berupa tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lainnya. Untuk itu, Pahala mengaku pihaknya akan lebih aktif lagi dalam pemeriksaan laporan itu.

Pahala menyebut aset-aset yang tidak dilaporkan itu selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut. Tujuannya agar ditemukan data akurat dan kesesuaiannya.

“Jadi mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa (misalnya) yang namanya A dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini. Ini apakah punya rekening di bank,” jelas Pahala.

“Nanti otomatis semua bank yang punya rekening itu akan melaporkan lengkap dengan isinya. Berikutnya kita bilang, berapa nilai rekening yang sudah. Lantas kalau diperlukan pendalaman, apa saja transaksinya. Itu kelihatan,” sambungnya.

Dia menjelaskan, pelaporan yang tidak akurat itu terlihat dari adanya kejanggalan pada penghasilannya di rekening bank. KPK, lanjut Pahala, akan memfokuskan keakuratan laporan yang dilaporkan para pejabat negara tersebut.

“Nah, di antara 95 persen yang tidak akurat ini, selain yang tidak dilaporkan juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibandingkan dengan transaksi banknya. Kalau saya melaporkan penghasilan saya Rp 1, seharusnya di bank saya kira-kira itu ada Rp 1 masuk, setengah rupiah keluar gitu ya. Tapi bukan saya laporkan penghasilan saya Rp 1 secara konstan setiap bulan saya dapat Rp 100, Rp 150, Rp 200 seperti itu. Jadi 15 persen dari yang 95 persen itu menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangannya,” terang Pahala.

“Kita ingin sebenarnya kenapa akurasi ini kita ingin pergi lebih cepat itu lebih maju, karena semakin kita pikir kepatuhan tinggi maka akurasi ini akan menjadi fokus KPK ke depan,” sambungnya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Detikcom

Comments
Loading...