Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Bupatinya Ditangkap KPK, Ganjar Pimpin Rapat ’Penyelamatan Banjarnegara’

Gubernur Ganjar Pranowo memimpin rapat dengan pejabat di Banjarnegara. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Banjarnegara – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (6/9/2021) mendatangi pendapa Kabupaten Blora, usai Bupati Budhi Sarwono ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh KPK. Ganjar memimpin rapat dengan para pejabat di tempat tersebut.

Ganjar tiba langsung disambut oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin. Setelah mengobrol sebentar secara tertutup, Ganjar kemudian menggelar rapat terbuka di pendapa Banjarnegara.

Rapat itu diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Ganjar menyatakan siap mendampingi dan menyelamatkan Banjarnegara.

Rapat ini digelar untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tetap berjalan dengan baik. Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat.

Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.

Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat di Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang telah menimpa bupatinya harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.

“Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli (pungutan liar), gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?,” tanya Ganjar pada para pejabat.

Ganjar mengatakan, akan mendampingi agar Banjarnegara terus maju. ”Ayo kita selamatkan Banjarnegara,” ucapnya.

Baca: Bantah Terima Rp 2,1 Miliar, Bupati Banjarnegara Tantang KPK

Dalam pengarahannya, Ganjar memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Kabupaten Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.

“Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semuanya serba elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD nya,” jelasnya.

Selain itu, unit pengendali gratifikasi juga harus dikelola. Ia mengusulkan agar menggandeng tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi di Banjarnegara.

“Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk me- reform (pembaruan) diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, enggak boleh ada lagi setoran-setoran,” tegasnya.

Baca: Bupati Banjarnegara Diduga Terima Rp 2,1 Miliar dari Lelang Proyek PUPR

Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran dan dikontrol dengan baik. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta agar seluruh OPD di Banjarnegara mengaktifkan media sosial untuk melayani masyarakat.

“Supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini enggak aktif, hanya BPBD nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri,” pungkasnya.

Usai acara, Ganjar menyebut sudah menandatangani surat penunjukan wakil bupati sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati.

“Suratnya sudah saya tanda tangani, sehingga pak wakil bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telepon dan responnya bagus,” katanya.

Ganjar mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri.

Baca: KPK Tetapkan Bupati Banjarnegara Jadi Tersangka Korupsi

Sementara itu, Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengatakan, warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Ganjar. Upaya penataan pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.

“Sesuai perintah Pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu,” tegasnya.

Syamsudin menambahkan, pihaknya siap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Seluruh OPD juga sudah sepakat dan siap untuk melayani masyarakat dengan penuh integritas.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018.

Dalam kasus tersebut, pria yang akrab disapa Wing Chin itu diduga menerima uang miliaran rupiah, tepatnya Rp 2,1 miliar yang diminta dari para pemenang lelang proyek.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...