Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Data NIK Jokowi yang Tersebar Langsung Ditakedown KPU

Ketua KPU, Ilham Saputra. (GATRA/Erry Sudiyanto)

MURIANEWS, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI langsung men-takedown atau menurunkan data nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo yang tersebar. Disebutkan sebelumnya, data yang berawal dari KPU itu digunakan orang tak bertanggungjawab untuk menyebarkan kartu vaksinasi hingga KTP Jokowi.

Ketua KPU Ilham Saputra membenarkan jika NIK Jokowi bisa diakses di situs KPU. Dia mengatakan, dalam pencalonan, pihaknya sudah meminta persetujuan untuk dipublikasikan. Tak hanya Jokowi, Prabowo, Ma’ruf Amin, dan Sandiaga Uno juga sudah dimintai persetujuan.

“Oh iya sudah saya sampaikan ya bahwa itu memang, kalau kami itu kan melakukan hal teknis terkait pencalonan. Nah pencalonan itu melalui persetujuan si calon untuk dipublikasi, nah penulisan itu sudah persetujuan dari calon ketika itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Akan tetapi sekarang sudah kita takedown, sudah kita turunkan. Nah itu sebetulnya bagian dari masyarakat mengenal calonnya Pemilu 2019 lalu,” Ketua KPU, Ilham Saputra dikutip dari Detikcom, Senin (6/9/2021).

Ilham mengatakan kemunculan data NIK Jokowi merupakan bagian dari proses Pemilu 2019. Di mana saat itu, para capres 2019 menyetujui datanya dipublikasikan di situs KPU.

Untuk pemilu selanjutnya, Ilham mengatakan publikasi data pribadi tetap melalui persetujuan para calon. “Nanti disetujui saja oleh sang calon, kan form-nya jelas disampaikan di situ di form-nya, bahwa ini sudah disetujui calon untuk dipublikasikan,” ujarnya.

Kalau pun calon menolak, lanjut Ilham, pihaknya mengaku tidak ada pemaksaan dalam publikasi data itu. “Bisa saja kalau mereka tidak mau mencantumkan misalnya beberapa item terkait dengan apa yang ingin disampaikan kepada publik, bisa ya,” katanya.

Dia menjelaskan, tersebarnya data kependudukan Jokowi bukan bagian dari kebocoran data. Namun, tugas KPU mempublikasikan dengan persetujuan para calon saat itu.

“Saya kira tidak ya, karena itu bagian dari tugas kami melakukan setelah bertanya terlebih dahulu kepada pasangan calon apakah itu ingin dipublikasikan atau tidak,” imbuhnya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Detikcom

Comments
Loading...