Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Jokowi Tolak Usulan Perpanjangan Durasi Jabatan, Joman: Kita Tegak Lurus

Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo. (YouTube/Sekretariat Presiden)

MURIANEWS, Jakarta – Presiden Joko Widodo dikabarkan menolak usulan relawan Jokowi Mania (Joman) terkait perpanjangan durasi masa jabatan presiden di masa darurat. Mengetahui kabar itu, Joman siap mendukung kepetusan itu.

“Kita tegak lurus, dong. Ini kan perintah. Kita kawal penuh keputusan itu,” kata Ketua Umum Joman Imanuel Ebenezer atau Noel dikutip dari Detikcom, Sabtu (4/9/2021).

“Soal amandemen periodisasi presiden, beliau (Jokowi) sudah mengeluarkan pernyataan untuk penolakan. Begitu juga tidak pernah berpikir tambah 2 tahun lagi, Jadi saya tegak lurus,” kata Noel.

Menurutnya, Jokowi orang yang sangat prodemokrasi. Dia meyakini, Jokowi akan menjalankan aturan sesuai konstitusi.

“Jokowi menunjukkan dirinya sebagai seorang demokrat yang prodemokrasi. Meski sebenarnya ada banyak problem di era pandemi, dia tetap konsisten menjalankan perintah konstitusi,” ujarnya.

Noel beserta sejumlah tokoh relawan lainnya akan menyampaikan pernyataan Jokowi ke seluruh Jokowi Mania. Mereka, kata Noel, akan giat mengkampanyekan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden itu ke bawah.

Sebelumnya, relawan Jokowi Mania (JoMan) mendukung perpanjangan masa jabatan presiden karena pandemi COVID-19. Hal itu menyusul wacana amandemen UUD 1945 merembet ke isu perpanjangan masa jabatan presiden.

“Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2-3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu. Sementara dana pemilu bisa digunakan dulu untuk stimulan ekonomi dan sosial,” ujarnya, Kamis (2/9/2021).

Noel menyebut penambahan durasi jabatan presiden amat berbeda dengan wacana presiden tiga periode. Noel mengaku dalam posisi menolak presiden tiga periode.

Mendukung penambahan masa jabatan presiden, Noel menyebut gagasan ini memerlukan amandemen UUD 1945. Perubahan konstitusi harus diusulkan minimal oleh sepertiga jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPD dan ini disebut bukan perkara sulit asal partai-partai setuju.

“Otomatis, jika masa jabatan diperpanjang 2 atau 3 tahun, jabatan DPR dan DPD beserta di bawahnya juga diperpanjang,” kata Noel.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Detikcom

Comments
Loading...