Jumat, 29 Maret 2024

Data Jokowi Bocor, Menkominfo hingga BSSN Saling Lempar

Murianews
Jumat, 3 September 2021 17:37:19
Presiden Joko Widodo (Instagram/@jokowi)
[caption id="attachment_235144" align="alignleft" width="1024"] Presiden Joko Widodo (Instagram/@jokowi)[/caption] MURIANEWS, Jakarta – Sejumlah lembaga negara saling melempar penyataan terkait sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo yang beredar dan viral di media sosial. Menkominfo hingga Badan Siber dan Sandi Negara saling melempar pernyataannya. Di mulai dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta agar dugaan kebocoran itu ditanyakan ke Kementerian kesehatan. Alasannya, Kemenkes merupakan wali data dari Covid-19 maupun vaksinasi. Menurutnya, saat ini data sertifikat vaksin di Kominfo dalam kondisi aman. Dia pun meminta untuk menunggu rilis resmi dari Kementerian Kesehatan. “Ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19,” jelasnya dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (3/9/2021). Kemudian, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Alexander K Ginting mengatakan belum dapat memastikan dugaan kebocoran data Presiden RI itu. “Kami menduga ada tiga kemungkinan data vaksin Jokowi viral di media sosial. Pertama, penyalahgunaan NIK, server di-hack, atau memang ada kemungkinan pihak lalai mengunci pengamanan jaringan,” katanya. Dia pun meminta agar dugaan kebocoran data tersebut ditanyakan langsung ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Sebaiknya koordinasi ke BSSN yang paling paham masalah hacker dan bajak membajak,” kata Ginting. Sementara itu, Ketua BSSN Hinsa Siburian mengatakan pihaknya enggan memberi tanggapan terkait dugaan kebocoran sertifikat vaksin Jokowi. Dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan sementara terkait ramai vaksin Jokowi. “Ya itu, tunggu aja, nanti,” kata Hinsa. Terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah telah menutup semua data para pejabat dalam aplikasi pedulilindungi. Pihaknya mengaku sudah mendapatkan informasi terkait akses terhadap NIK Presiden Jokowi pada Kamis (2/9/2021) malam. “Sejak tadi malam sudah terinfo soal ini (akses terhadap NIK Presiden Jokowi). Sekarang sudah dirapikan. Data para pejabat ditutup,” ujar Menkes dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (3/9). Budi mengatakan tak hanya presiden yang beredar. Tapi banyak juga pejabat yg NIK-nya sdh tersebar. “Kita menyadari itu kita tutup beberapa pejabat yang data pribadinya sudah terbuka kita akan tutup,” tegas Menkes. Budi menjelaskan, aplikasi PeduliLindungi sebenarnya untuk membantu warga melakukan pengecekan status vaksinasi maupun hasil tes deteksi Covid-19. “Misalnya juga saat check in di mal. Kami dapat banyak masukan kalau orang datang enggak tahu statusnya. Ditolak rakyat enggak nyaman. Karena itu kita buka kesempatan masyarakat untuk bisa mengecek,” ujar Budi. Sebelumnya, dalam tangkapan layar yang beredar di media sosial, tertulis Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama Ir. Joko Widodo lengkap dengan data tanggal lahir, NIK, kode QR, nomor ID vaksinasi, jenis vaksin yang digunakan, dan tanggal vaksinasi dilakukan. Netizen lain juga membagikan foto e-KTP Jokowi lengkap dengan alamat dan data pribadi tanpa ada sensor sedikitpun. NIK Jokowi diketahui bisa dengan mudah diakses. Salah satunya melalui situs KPU. Pada situs tersebut tercantum data NIK Jokowi. ketika itu Jokowi mencantumkan NIK untuk kepentingan administrasi dalam Pemilihan Presiden. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Ia menekankan pentingnya kerahasiaan data pribadi setiap warga negara. “Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini,” kata Zudan via pesan singkat, Jumat (3/9). Beberapa netizen menggunakan NIK Jokowi untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi. Mereka mengunduh kartu vaksin Jokowi. Sebagian netizen pun mengunggah kartu vaksin Jokowi meski mengandung data pribadi.   Penulis: Zulkifli Fahmi Editor: Zulkifli Fahmi Sumber: CNN Indonesia

Baca Juga

Komentar