Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Asyik, Kemenperin Beri Sertifikat TKDN Gratis

Ilustrasi (dok. Open Connectivity Foundation)

MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah terus berupaya membangkitkan gairah perekonomian terutama pada pelaku industri dalam negeri di tengah dampak Pandemi Covid-19. Salah satunya, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memfasilitasi pemberian sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara cuma-Cuma alias gratis.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penetapan TKDN itu dimaksudkan untuk mendorong semua produk yang dihasilkan industri dalam negeri dapat diserap dalam proyek pengadaan barang/jasa, baik melalui APBN maupun anggaran BUMN/BUMD.

Menperin juga memfasilitasi pemberian TKDN sebanyak 9.000 produk secara gratis bagi industri kecil dan menengan (IKM) serta industri skala besar. Dlaam peringatan Hari Pelanggan Nasional, yang jatuh pada Sabtu (4/9/2021), Menperin kembali mengingatkan program khusus itu.

“Sertifikasi gratis ini diberikan kepada produk dengan nilai TKDN minimal 25 persen, kemudian satu perusahaan bisa difasilitasi hingga delapan sertifikat produk, dan satu sertifikat yang difasilitasi dapat memuat produk dengan jenis bahan baku dan proses produksi yang sama meskipun beda dimensi,” jelasnya.

Agus menegaskan, pihaknya telah menunjuk Sucofindo dan Surveyor Indonesia untuk menjalankan program sertifikasi TKDN ini tanpa dipungut biaya. Dia berharap para pelaku usaha di tanah air dapat memanfaatkan proses mendapatkan sertifikasi TKDN ini secara gratis tersebut hingga akhir tahun 2021.

Sementara itu, Kepala Pusat Peningkatan Produk Penggunaan Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin, Nila Kumalasari menjelaskan, pemerintah telah menguatkan dukungan program sertifikasi TKDN gratis ini dengan berbagai peraturan.

Misalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikutnya, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Dalam Perpres 12/2021, disebutkan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggarannya untuk belanja barang atau jasa,” terang Nila.

Lebih lanjut, produk impor yang ada di dalam aplikasi e-katalog pemerintah akan dilakukan pembekuan penayangan (freezing) jika produk tersebut sudah diproduksi di dalam negeri dan memiliki TKDN 40 persen.

“Kami sudah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan mereka sudah setuju,” ungkap Nila.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor; Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...