Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Izin Lingkungan Pada Proyek Pembangunan Pasar Bangsri Disoal

Proyek pembangunan Pasar Bangsri. (MURIANEWS/istimewa)

MURIANEWS, Jepara- Pembangunan Pasar Bangsri mendapatkan sorotan terkait masalah ijin lingkungannya. Disatu sisi pembangunanya dianggap sudah dilengkapi ijin lingkungan. Namun disisi lain, izin lingkungannya dinilai salah kaprah.

Tokoh pemerhati lingkungan Jepara, Didid ES menilai proses pembangunan pasar itu bisa disebut telah melanggar UU Lingkungan Hidup. Karena ternyata sampai saat ini belum ada dokumen AMDAl (Analisa Dampak Lingkungan)-nya.

Sehingga proses pembangunan fisik pasar yang dilakukan sejak 2018, merupakan pelanggaran UU Lingkungan. Sosialisasi proyek ini sempat dilakukan pada 2020. Namun hasilnya, forum melakukan penolakan.

“Dalam kegiatan sosialisasi terjadi penolakan, karena pembangunan sudah dilakukan sejak 2018. Sementara sosialisasinya di tahun 2020,” ujar Didid, Selasa (31/8/2021).

Sosialisasi itu dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen lingkungan. Karena pembangunannya sudah berlangsung, terang saja hal ini menjadi polemik.

Pihaknya juga sudah menelusuri masalah ini. Dari pihak PUPR Jepara yang menaungi proyek, menyatakan sudah ada dokumen lingkunganya. Setelah dicek ternyata yang digunakan adalah DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup). Sehingga menurutnya, hal ini semakin menimbulkan salah kaprah.

“DELH diperuntukkan bagi perusahan, pabrik, atau kegiatan usaha lainnya yang sudah sudah beroperasi dan sudah memiliki ijin, tetapi belum memiliki dokumen lingkungan. Artinya, DELH terbit bagi bangunan perusahaan atau kegiatan usaha yang sudah lama berdiri. Bukan untuk bangunan baru,” tambah Didid.

Karena itu, pihaknya berharap Pemkab Jepara bisa mengambil sikap. Masalah ini tidak boleh diabaikan, karena bisa menjadi preseden buruk untuk proses pembangunan lainnya.

“Kalau mereka bersikukuh ada dokumen lingkungan, maka kami nilai prosedurnya salah. Jika tidak ada perhatian dalam masalah ini, berarti Pemkab Jepara menyepelekan UU lingkungan ini. Mereka menganggap tidak penting soal dokumen lungkungan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala PUPR Jepara, Ari Bahtiar menyatakan, untuk izin lingkungan proyek ini memang menggunakan DELH. Sebenarnya pada 2020 sudah dianggarkan dana APBD sebesar Rp325 juta untuk proses pengurusan AMDAl. Proses ini sudah diajukan ke DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jepara.

Namun dari hasil penapisan yang dilakukan DLH Jepara, justru diarahkan untuk pembuatan DELH. Sehingga dilakukan adendum kerjasama dengan konsultan untuk merubah kegiatan dengan output DELH dan AMDAL.

“Karena penapisannya seperti itu ya akhirnya kami mentaati saja hasilnya. Kami sebenarnya juga sudah mengarah untuk AMDAL mengingat pasar itu belum beroperasi, bahkan hingga saat ini,” ujar Ari Bahtiar, dalam kesempatan terpisah.

Atas polemik yang terjadi, PUPR Jepara pada tahun 2022 akan kembali mengalokasikan dana untuk pengurusan AMDAL. Sedangkan pada 2020, untuk pembangunan fisiknya sementara dihentikan.

“Kami tidak mau saling menyalahkan dalam hal ini. Namun seperti itulah yang terjadi. Awalnya kami pikir bisa muncul AMDAL. Tapi karena hasil penapisan munculnya DELH, ya kami ikuti,” tambah Ari Bahtiar.

Pasar Bangsri Baru sendiri dibangun di atas lahan seluas 2 hektar. Saat ini bisa dikatakan sudah 50 persen selesai pembangunannya. Untuk fisik hanya tinggal penyelesain akhir. Luas bangunannya mencapai 1 hektar.Sedang sisanya akan digunakam untuk penunjang sarana transportasi.

Pada tahun 2018 Pemkab Jepara telah mengalokasikan dana sebesar Rp11 Miliar. Lalu pada 2019 dialokasikan sebesar Rp24 miliar. Baru tahun 2020 dialokasikan untuk pengurusan dokumen lingkungan sebesar Rp325 juta. Sedangkan 2021 kembali dianggarkan Rp5 Miliar untuk fisik.

Penulis: Budi erje
Editor: Budi erje

Comments
Loading...