Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Menang Praperadilan, Kakek yang Ditahan Usai Batalkan Jual Beli Tanah di Semarang Akhirnya Bebas

Sidang praperadilan perkara Suryadi yang akhirnya dibebaskan (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Semarang – Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang akhirnya memutuskan pembebasan seorang kakek bernama Suryadi (63) yang di tahan Polsek Gunungpati Semarang karena membatalkan jual beli, akhir Juli 2021 lalu.

Suryadi yang merupakan seorang petani asal Desa Pakintelan, Gunungpati, Kota Semarang dipolisikan tetangganya Sukandar atas dugaan penipuan lantaran membatalkan perjanjian jual beli tanah miliknya seluas 2.300 meter di wilayah Mangunsari Gunungpati, Kota Semarang yang sudah ter-DP (Down Payment).

Padahal Suryadi telah mengembalikan uang muka sebesar Rp 30 juta milik Sukandar karena tidak menemui kesepakatan harga yang cocok.

Dalam putusanya, Hakim tunggal Darwoko menyatakan, penahanan Suryadi oleh penyidik Polsek Gunungpati tidak sah. Sebab perkara tersebut adalah perkara perdata bukan pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses peradilan.

Hakim juga memerintahkan agar kepolisian bisa segera melakukan pembebasan serta mengembalikan hak serta harkat martabatnya.

“Penetapan tersangka pemohon (Suryadi) oleh termohon (Polsek Gunungpati) tidak sah. Menetapkan kepada termohon agar melepaskan pemohon dari tahanan Polsek Gunungpati. Kepada termohon untuk mengembalikan hak-hak pemohon, harkat, serta martabatnya,” katanya dalam putusanya di Pengadilan Negeri Semarang, Senin (30/8/2021) siang.

Dalam sidang tersebut, lanjut dia, keterangan saksi ahli Prof Dr Edi Listyino perkara tersebut merupakan  perkara perdata, yakni DP merupakan sebuah proses awal transaksi untuk mengikat proses jual-beli. Namun, semestinya harus tertuang kapan dilunasi, untuk memberi kepastian kapan pembayaran penuh dilaksanakan.

Jika tertuang dalam perjanjian tertulis jika penjual membatalkan harus mengembalikan uang sebesar tiga sampai sepuluh kali lipat. Maka dianggap tidak ada kepastian hukum dan harus dikembalikan pada kaidah perdata harus jelas.

“Proses penyidikan harus dilaksanakan secara adil dan tidak berat sebelah. Penyidik tidak boleh berat sebelah harus melakukan secara jujur, adil dan professional,” ungkap Hakim.

Sementara iKuasa Hukum Suryadi, Yohanes Sugiwiyarno, menyambut baik dan mengapresiasi putusan majelis hakim. Hal tersebut diharapkan  menjadi pelajaran berharga bagi kepolisian untuk melaksanakan proses penyidikan secara profesional.

“Kami sangat berterimakasih kepada majelis hakim atas keputusan ini. Perkara ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami semua, terlebih penyidik kepolisian agar berhati-hati dalam  penyidikan. Bahkan Kapolri sendiri menghimbau mengedepankan restorasi justice semestinya bisa ditempuh dalam perkara ini,” ucapnya.

Sedangkan pengacara termohon Kompol Hartono menyampaikan, pihaknya akan menghormati dan melaksanakan semua putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang.

“Kami akan laksanakan sesuai putusan majelis hakim,” pungkasnya.

 

Reporter : Yuda Auliya Rahman
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...