Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pantau PTM Hari Pertama, Gerindra Minta Dinas Pendidikan Tak Sembrono

Ujian sekolah tatap muka di SMP 1 Kudus beberapa waktu lalu. (MURIANEWS/Yuda Auliya Rahman)

MURIANEWS, Semarang – Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto meminta semua kepala daerah khususnya di Jawa Tengah diminta lebih berhati-hati dalam menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk sekolah di wilayahnya.

Ia pun menegaskan, vaksinasi bagi pendidik dan siswa mestinya menjadi dasar pengambilan kebijakan tersebut. Apalagi, saat ini sejumlah daerah telah menjalankan PTM. Hal itu dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan, termasuk di Kota Semarang.

Yudi mengatakan kebijakan PTM yang diambil kepala daerah itu akan mempengaruhi semua sektor. Jadi, dinas terkait yang secara teknis mengetahui kondisi wilayah secara detil, harus memberikan masukan yang tepat.

“Jika sampai ada klaster PTM, maka akan mempengaruhi sektor lainnya. Sektor kesehatan jelas, sektor ekonomi dan lainnya juga akan terkena imbas,” kata Yudi Indras yang merupakan anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng usai melakukan pantauan pelaksanaan PTM, Senin (30/8/2021).

Di berbagai wilayah telah melaksanakan PTM. Salah satunya di Kota Semarang yang terdapat ratusan sekolah PTM, yakni 352 SD dan 44 SMP negeri. Untuk sekolah swasta ada 51 SD dan 22 SMP serta 40 TK.

Ia juga menggarisbawahi jika pada uji coba PTM sebelum PPKM Darurat juga berakhir dengan klaster Covid-19 di beberapa lokasi.

“Dinas teknis harusnya memberikan masukan kepada kepala daerah dengan benar. PTM boleh, tapi jangan sembrono pelaksanaanya,” ujar Yudi.

Menurutnya, vaksinasi harus dipercepat terlebih dahulu sebelum dilaksanakan PTM. Vaksinasi itu meliputi tenaga pendidik, siswa dan bahkan orangtua siswa.

Ia khawatir, jika sampai terjadi lonjakan kasus Covid-19 karena kebijakan PTM yang tak tepat, maka bukan hanya sekolah yang yang ditutup. Kegiatan ekonomi yang saat ini sudah mulai dilonggarkan bisa jadi akan diperketat kembali dan itu akan menyulitkan sektor kesehatan dan pelaku ekonomi.

Untuk itu, Yudi Indras meminta kepala daerah dan Dinas pendidikan tak sembrono dalam pelaksanaan PTM. Meskipun semua pihak kangen dengan pendidikan di sekolah.

“Kesehatan menjadi prioritas pertama, itu tak bisa ditawar. PTM harus mempertimbangkan sektor yang lainnya juga,” tandas Yudi.

 

Reporter: Supriyadi
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...