Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Janji Bupati Jepara Perbaiki 10 Ribu Rumah Tak Layak Huni Belum Tuntas

Salah satu RTLH di Jepara tengah diperbaiki warga. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Saat kampanye, mantan Bupati Jepara Ahmad Marzuki dan Dian Kristiandi, yang kini menjadi bupati, berjanji akan membangun sepuluh ribu rumah tidak layak huni (RTLH). Sejak 2017 hingga saat ini, RTLH yang telah dibangun baru sebanyak sembilan ribu unit.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Disperkim) Jepara, Hartaya, meprediksi target itu akan tuntas pada tahun 2022 mendatang. Pasalnya, bulan ini, sudah ada sembilan ribu RTLH yang sudah berdiri.

“Kalau melihat capaian kita sampai sekarang, tahun depan perkiraan saya RTLH sudah rampung semua,” kata Hartaya, Senin (30/8/2021).

Diketahui, RTLH ini merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Jepara. Bahkan masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Hartaya menjelaskan, pembangunan RTLH bersumber dari berbagai anggaran. Mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

Pihaknya menyebut, anggaran-anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara, Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, Corporate Social Responsibility perusahaan, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBDes.

“Yang paling banyak dari APBD Kabupaten Jepara. Tahun ini anggarannya Rp 30 miliar,” jelas Hartaya.

Ia memaparkan, gelontoran anggaran dari masing-masing sumber beragam jumlahnya. Dari APBD Kabupaten Jepara anggarannya Rp 15 juta per rumah, APBD Provinsi Jateng Rp 12,5, dan DAK pemerintah pusat Rp 20 juta per rumah.

Sementara itu, untuk anggaran yang bersumber dari APBDes, Hartaya mengatakan bupati telah mengintruksikan agar setiap pemerintah desa wajib mendirikan RTLH. Sejak tahun 2019, masing-masing desa diharuskan membangun minimal 3 RTLH.

“Kalau dari pemerintah desa, itu tergantung kemampuan masing-masing desa. Minimal 3 RTLH,” pungkas Hartaya.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...