Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Tangani 57 Kasus Netralitas ASN di Pemilu 2020, Bawaslu Jateng Tegaskan ASN Harus Tetap Netral

Ilustrasi

MURIANEWS, Semarang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengaku telah menangani 57 kasus terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2020. Ironisnya, puluhan kasus tersebut melibatkan 118 ASN di berbagai wilayah peserta pilkada.

Karena itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Saka mengingatkan agar para ASN menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada mendatang.

”Kami hampir setiap waktu, membahas masalah ini di berbagai daerah. Sehingga asumsinya para ASN sudah sangat paham dengan netralitas ASN,” katanya dalam Webinar Pojok Pengawasan dengan tema meneguhkan komitmen netralitas ASN pada pemilu dan pilkada yang digelar Bawaslu Kabupaten Cilacap, Senin (30/8/2021).

Fajar juga meminta, para peserta pemilu tak boleh menganggu netralitas ASN. “Yang jadi masalah adalah jika peserta pemilu atau pemilihan menggoda dengan sedikit mengancam netralitas ASN,” tambahnya dalam siaran pers di laman Bawaslu Jateng.

Ke depan, kata Fajar, tekanan dan paksaan kepada ASN untuk tak netral harus dicegah secara bersama-sama, agar pemilu di Indonesia bisa dilaksanakan secara demokratis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Cilacap Farid Ma’ruf menegaskan kepada jajarannya agar selalu bersikap netral. Ia mencontohkan, seorang guru tugasnya ya mengajar.

“Seorang juru ketik ya ngetik. Jangan terlibat dalam politik praktis. Kita harus benar-benar netral dan memberikan pelayanan kepada rakyat,” kata Farid.

Farid menyebut ada berbagai sanksi yang bisa dikenakan kepada ASN yang tak netral. Mulai dari hukuman disiplin ringan hingga hukuman disiplin berat.

Farid juga mengingatkan pentingnya netralitas kepala desa dan perangkat desa. Larangan itu tercantum dalam UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, serta UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Farid mengakui pelaksanaan pemilu masih lama yaitu 2024 mendatang. Tapi Farid meminta agar netralitas ASN ini harus terus disosialisasikan.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Bawaslu Jateng

Comments
Loading...