Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pemerintah Jepara Gelontorkan Rp 290 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi

Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dari Pemkab Jepara. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Di masa pandemi tahun kedua ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggelontorkan anggaran khusus untuk pemulihan ekonomi. Nilainya cukup besar, yakni Rp 290,16 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara Subiyanto mengatakan, tahun 2021 ini pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara.

“Ada sejumlah program untuk memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi ini. Antara lain perlindungan sosial dan dukungan ekonomi,” kata Biyanto, Sabtu (28/8/2021).

Biyanto menjelaskan, kegiatan perlindugan sosial meliputi rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos Permades) serta peningkatan kualitas permukiman kumuh pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

Adapun dukungan ekonomi meliputi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pemberdayaan usaha mikro, pendidikan dan latihan perkoperasian, dan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil pada Dinkop UKM Nakertrans.

Biyanto menambahkan, kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan skala kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, serta penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan di Dinas Perikanan.

Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terdapat kegiatan pembangunan fisik. Seperti jalan untuk akses industri dan perdagangan.

Di dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) meliputi kegiatan pemasaran pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi pariwisata, serta pengelolaan kawasan strategis pariwisata.

Sementara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, sera menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta pengendalian harga, dan stok barang dan kebutuhan pokok.

“Saat ini masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah, red) itu masih mengerjakan program-program yang sudah dicanangkan,” terang Biyanto.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...