Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Demokrasi Harusnya Hasilkan Kesetaraan dan Keadilan, Tapi….

Ketum PAN Zulkifli Hasan (Instagram/@zul.hasan)

MURIANEWS, Jakarta – Secara teori, demokrasi seharusnya menghasilkan kesetaraan, keadilan dan harmoni. Tetapi yang terjadi di Indonesia justru kebalikannya, yakni kesenjangan, ketidakpercayaan hingga perpecahbelahan di tengah masyarakat.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti praktik demokrasi yang berjalan di Indonesia itu dalam diskusi yang bertajuk ‘Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Mewujudkan Peradaban Indonesia Emas 2045’ secara daring, Jumat (27/8/2021).

“Demokrasi harus kita diskusikan kembali, apa yang salah? Kok, menghasilkan kesenjangan, distrust dan cebong-kampret,” kata Zulhas (Zulkifli Hasan) yang juga Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Menurut Zulhas, janji-janji kebangsaan semestinya dikembalikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Banyak pengamat dan konsultan internasional, Indonesia akan masuk enam besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045. Itu pun jika memenuhi sejumlah persyaratan.

Dia menuturkan, demokrasi harus diatur dalam sebuah undang-undang yang baik demi melahirkan sistem yang baik pula. Menurutnya, tanpa sistem yang baik maka demokrasi akan menjadi seperti saat ini. “Kalau undang-undang bagus, ya demokrasinya bagus,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (28/8/2021).

Zulhas juga menyoroti adanya ambang batas persyaratan pencalonan pada Pilpres, yakni suara sebesar 20 persen. Menurutnya, syarat itu justru memunculkan demokrasi transaksional demi mencapai ambat batas 20 persen.

Selain itu, dia juga menyoroti ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Syarat itu membuat parpol yang tidak mencapainya tidak lolos ke DPR RI dan suara pemilih hilang begitu saja.

“(Sebesar) 4 persen bisa 6 juta, 6 juta suaranya hilang begitu saja, karena harus ada 4 persen. Undang-undang yang buruk menghasilkan sistem buruk, sistem buruk menghasilkan demokrasi transaksional. Demokrasi kita enggak ada value, nilai, transaksional saja,” ujar Zulhas.

“Kami sudah bekerja keras, kami kan nomor tujuh. Kalau teman-teman dari Cides bantu kita, ngalahkan yang besar-besar bisa saja. Tapi kami nomor tujuh, teriak sekeras apapun namanya demokrasi banyak-banyakan (suara),” imbuhnya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...