Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Jadi Polemik, Pejabat Jember Kembalikan Honor Pemakaman Covid-19

Bupati Jember Hendy Siswanto. (Instagram/@pemkabjember)

MURIANEWS, Jember – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember akhirnya mengembalikan honor pemakaman Covid-19. Nilai totalnya mencapai Rp 282 juta. Pengembalian itu dilakukan setelah menjadi polemik dan pihak kepolisian melakukan pemanggilan sejumlah pejabat.

Dana sejumlah Rp 282 juta itu dikembalikan ke kas daerah dan pemberian honor telah dihentikan. Direktur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri Syafrizal ZA mengatakan, total jumlah itu merupakan nominal keseluruhan dari honor yang diterima Bupati Jember, Sekda Jember dan dua pejabat BPBD di Jember.

“Sudah diberikan atensi oleh Kemendagri. Dan ini terus didalami. Beberapa tindakan yang telah diambil adalah pengembalian honor ke kas daerah dan pemberian honor dihentikan. Rp 282 juta sudah dikembalikan ke kas daerah dan Kemendagri sudah ditembuskan bukti pengembalian,” ujar Syafrizal dikutip dari Kompas.com, Sabtu (27/8/2021).

Sebenarnya, pejabat dibolehkan menerima honor dari anggaran pemakaman Covid-19. Itu dikemukakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian. Meski begitu, penerimaannya harus sesuai dengan kontribusi yang nyata, dengan kata lain pejabat itu ikut aktif dalam kegiatan.

“Sah-sah saja (pejabat) menerima honor sepanjang punya kontribusi nyata ya. Dia artinya ikut terlibat. Bukan hanya seremonial atau cuma tanda tangan saja,” ujar Ardian.

Dijelaskan, aturan itu telah diatur dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2020. Selain itu, diatur pula besaran pemberian honorarium. “Jangan sampai mengejar penyerapan anggaran saja. Jangan sampai karena nama dan jabatannya sebagai pejabat padahal dia tidak beraktivitas itu lantas diberikan honor,” ungkap Ardian.

Disinggung terkait evaluasi dan sanksi, Ardian menyebut itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi. “Karena evaluasi APBD (kabupaten/kota) dilakukan oleh gubernur, maka yang paling punya wewenang itu tentu adalah gubernur selaku wakil pemerintah pusat,” tuturnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember M Jamil juga membenarkan pengembalian itu. Dia beralasan, pengembalian honor itu dilakukan agar uang tersebut dapat digunakan atau dialihkan untuk kegiatan lainnya.

“Agar bisa dimanfaatkan pada hal yang lebih baik. Kemarin rencana begitu kami terima, akan kami salurkan (disumbangkan),” tutur dia.

Persoalan honorarium ini menjadi sorotan banyak pihak. Selain jumlah honor yang dinilai fantastis, penerimaannya pun disebut tak pantas karena masyarakat kecil saat ini sedang berjuang dalam situasi pandemi Covid-19.

Persoalan honorarium ini sebelumnya diungkapkan oleh anggota Pansus Covid-19 DPRD Jember Hadi Supaat. Hadi mempertanyakan honor berjumlah fantastis yang diperuntukkan bagi sejumlah pejabat sebagai tim pemakaman jenazah Covid-19.

Honor itu diterima Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), Plt Kepala BPBD Jember hingga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistisk BPBD Jember. Nilai honor yang diterima masing-masing pejabat itu sebesar Rp 70,5 juta.

Sehingga total nilai honor dari empat pejabat lantaran menjadi tim pemakaman jenazah Covid-19, mencapai Rp 282 juta.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto membenarkan bahwa dirinya mendapat honor sebagai pengarah tim pemakaman jenazah Covid-19. Namun, ia mengaku baru sekali menerima honor. Hendy berdalih bahwa honor tersebut diatur dalam regulasi resmi.

“Karena memang pada regulasi yang ada, ada pengarah, ketua dan anggota dan lainnya, ada kaitan dengan monitoring dan evaluasi,” kata dia.

Ia mengakui bahwa honor sebesar sekitar Rp 100.000 dihitung dari setiap warga yang meninggal karena Covid-19 untuk mengurus pemakaman mereka sampai tuntas. Total honor mencapai Rp 70.000.000.

“Karena kami harus monitor setiap yang meninggal sampai malam hingga pagi,” ujar Hendy.

Menurut dia, tingginya honor karena pada bulan Juni-Juli 2021 tercatat sebagai angka kematian tertinggi karena Covid-19. Bupati pun mengaku telah memberikan honor puluhan juta yang diterimanya kepada warga kurang mampu yang keluarganya meninggal karena Covid-19.

Usai informasi tersebut terungkap, Unit Tipikor Satreksrim Polres Jember memanggil bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember SF pada Jumat (27/8/2021). Pemanggilan tersebut seiring terbitnya Surat Perintah Penyelidikan Polres Jember nomor: 580/ VIII/ RES.3.3/ 2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna membenarkan adanya pemanggilan terhadap SF. Yogi menuturkan, pihaknya sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran pemakaman pasien Covid-19.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Kompas.com

Comments
Loading...