Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Aset di Luar Negeri, Satgas Kesulitan Tagih Utang 48 Obligor BLBI

Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi. (YouTube/Kemenkeu RI)

MURIANEWS, Jakarta – Beberapa aset 48 obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ternyata berada di luar negeri. Proses penyitaan yang gencar dilakukan Pemerintah pun mengalami kendala.

Sesuai Keputusan Presiden No 6 tahun 2021, Pemerintah telah membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Sesuai dengan keputusan itu, Satgas ditugaskan untuk menagih dan memproses semua jaminan agar menjadi aset negara.

“Tentu terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Satgas BLBI, khususnya terkait aset yang berada di luar negeri yang punya sistem hukum berbeda dengan hukum Indonesia,” kata Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi dalam konferensi pers penguasaan aset eks BLBI yang tayang di kanal YouTube Kemenkeu RI, Jumat (27/8/2021).

Menurutnya, perlu dilakukan langkah komprehensif untuk menagih utang dan penguasaan aset eks BLBI itu. Pendekatan hukum, perpajakan, hingga kerja sama internasional serta upaya lainnya sangat diperlukan.

“Serta pembukuan aset, baik di dalam dan luar negeri, termasuk perusahaan, sekaligus memaksimalkan mutual legal assistant dan perjanjian ekstradisi yang masih jarang dilakukan,” ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui ke depan penagihan utang para obligor akan lebih sulit ke depannya. Sebab, banyak aset para obligor berada di luar negeri.

“Langkah-langkah ke depan akan lebih sulit, karena kita mungkin akan berhadapan dengan aset-aset di luar negeri yang yurisdiksi hukumnya berbeda dan butuh proses hukum yang lebih kompleks,” ujar Sri Mulyani.

Diketahui, jumlah semua debitur dan obligor BLBI mencapai 48 orang. Pemerintah mencatat total utang mereka terhadap negara sebanyak Rp 110,45 triliun.

Meski begitu, pemerintah akan bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan kembali kompensasi dari Rp 110,45 triliun. Satgas juga terus melakukan pemanggilan pada obligor dan debitur agar mendapatkan kembali hak negara.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mendorong agar 48 obligor segera menyelesaikan kewajiban mereka. “Tentu berharap kepada obligor dan debitur tolong penuhi semua panggilan dan mari selesaikan kewajiban anda semua yang sudah 22 tahun merupakan kewajiban yang belum diselesaikan,” tuturnya.

“Saya akan terus minta ke tim untuk menghubungi obligor kepada para keturunannya. Karena barangkali ada yang sudah usahanya diteruskan oleh para keturunannya. Jadi kami akan nego dan berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan hak kembali, hak negara,” ujar Sri menambahkan.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...