Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Nah Lhoh! MUI Belum Fatwakan Vaksin Pfizer dan Moderna

Ilustrasi Vaksin Moderna. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia saat ini masih mengkaji fatwa halal/haram dua vaksin yang sudah beredar di Indonesia, yakni Pfizer dan Moderna. Untuk menetapkan fatwa halal/haram, MUI harus mendasar pada tiga aspek.

“Vaksin Pfizer, saat ini sedang dikaji MUI dan dalam waktu dekat segera akan difatwakan,” bunyi keterangan resmi MUI, Jumat (27/8/2021).

Aspek untuk menetapkan fatwa itu, MUI harus mengetahui bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong. Bahan-bahan tersebut harus diambil dari zat yang halal.

Kemudian, pada aspek kedua, proses produksi halal harus dijamin tidak terkontaminasi dengan najis. Ketiga, yakni sistem dalam perusahaan yang menjamin kehalalan mulai dari hulu sampai hilir.

Untuk vaksin Moderna, MUI mengaku sejauh ini tidak dapat mengakses data-data tentang bahan, proses produksi itu. Padahal, data-data itu sangat penting untuk dijadikan dasar dalam penetapan fatwa atas kehalalan produk vaksin.

MUI menjelaskan kesulitan itu lantaran vaksin moderna didapatkan pemerintah melalui jalur multilateral. Vaksin ini didapat secara gratis dengan fasilitas Covax/Gavi. Fasilitas Covax di mana WHO mendapatkan vaksin dari perusahaan vaksin dan membagikannya ke negara-negara yang tergabung dalam Covax.

“Dengan skema multilateral ini, untuk proses sertifikasi halal agak rumit dan panjang alurnya, karena pemerintah tidak punya akses langsung dengan perusahaan vaksin,” kata MUI.

MUI menjelaskan bahwa vaksin-vaksin yang sudah difatwakan dan akan difatwakan merupakan hasil kerja sama bilateral antara pemerintah dengan negara asal produsen vaksin.

Diketahui, MUI sudah membuat fatwa terhadap tiga jenis vaksin virus yakni Sinovac, Sinopharm dan Astrazeneca. Dari tiga vaksin ini, MUI hanya menetapkan Sinovac yang halal. Untuk Sinopharm dan Astrazeneca difatwakan haram namun boleh digunakan karena kondisi darurat.

“Dengan skema ini pemerintah diberikan akses dengan perusahaan untuk proses audit sertifikasi halal,” kata MUI.

Diketahui, Vaksin Pfizer dan Moderna saat ini sudah didistribusikan kepada masyarakat luas oleh pemerintah baru-baru ini. Terdapat sekitar 1,5 juta vaksin asal Pfizer diketahui sudah terdistribusi hanya untuk wilayah Jabodetabek.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...