Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Jadi Tersangka Penggelapan Rp 2,1 M Investor Asal Korsel, Guru PNS Sukoharjo Terancam Empat Tahun Penjara

Ilustrasi. (Freepik)

MURIANEWS, Klaten — Seorang guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS Pemkab Sukoharjo berinisial SK terancam empat tahun penjara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan uang senilai Rp2,1 miliar milik investor asal Korea Selatan.

Ia dijerat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan. Berdasarkan ketentuan itu, SK dan EP terancam hukuman empat tahun penjara.

Mengutip Solopos.com, Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Klaten sekaligus Kasatreskrim Polres Klaten, AKP Andriyansyah Rithas Hasibuan membenarkan penetapan tersangka kepada SK.

Hal itu setelah SK bersama dengan seorang perantara tanah lainnya, yakni EP, diduga menggelapkan uang Mr W pada 2019 lalu. Penggelapan uang tersebut bermula saat Mr W ingin membeli lahan di kawasan Troketon, Kecamatan Pedan.

Saat itu, Mr W butuh lahan seluas lima blok untuk mendirikan pabrik. Satu blok tanah seluas kurang lebih 2.000 meter persegi. Namun usaha mendirikan pabrik tersebut urung dilakukan karena tahapan pembebasan lahan tak kunjung rampung.

Hingga awal 2019, lahan yang dibebaskan di Troketon, Kecamatan Pedan, baru seluas empat blok. Pembebasan sisa satu blok lahan di Troketon tak kunjung rampung hingga awal 2019. Usut punya usut, ternyata SK dan EP diduga menilap uang Rp2,1 miliar milik Mr W.

Aparat kepolisian yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Klaten pun menetapkan SK dan EP sebagai tersangka kasus penggelapan.

“SK itu seorang guru berstatus ASN di Pemkab Sukoharjo. Sedangkan EP orang swasta. Kasus itu sudah gelar perkara di Polda Jateng,” katanya, Jumat (27/8/2021).

Andriyansyah mengatakan SK dan EP dijerat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan. Berdasarkan ketentuan itu, SK dan EP terancam hukuman empat tahun penjara.

“Kami sudah memintai keterangan beberapa saksi, termasuk general manager kepercayaan orang Korea itu. Gara-gara tak kunjung memperoleh lahan, orang Korea Selatan itu tak bisa membangun pabrik di Pedan. Saya hanya mengurus kasusnya, enggak hafal pabriknya itu bergerak di bidang apa,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Klaten, Agus Suprapto, mengakui kawasan di Desa Troketon, Pedan, sedang dilirik seorang investor asal Korea Selatan untuk membangun pabrik alat kesehatan. Sejauh ini, Agus Suprapto telah membangun komunikasi dengan seorang warga asal Korea Selatan itu.

“Rencananya memang ada calon investor masuk ke Klaten. Dia berasal dari Korea Selatan dan ingin bangun pabrik di Troketon, Pedan. Nilai investasinya enggak hafal. Sesuai rencana, akan ada pemaparan ke kami juga tentang company profile pabrik orang Korea Selatan itu,” katanya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Solopos.com

Comments
Loading...