Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Bupati Jepara Sanksi PAD Tahun Ini Bisa Maksimal, Pandemi Jadi Biangnya

Bupati Jepara Dian Kristiandi. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Pandemi Covid-19 masih belum hilang dari Bumi Kartini. Situasi ini sangat memengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Bupati Jepara Dian Kristiandi bahkan memprediksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ukir akan menurun tahun ini. Ada sejumlah hal yang mendasari prediksi itu.

Andi menjelaskan, sejak awal tahun 2021 ini, kasus Covid-19 di Jepara cenderung meningkat, setidaknya sampai Juli 2021 lalu.

Meskipun begitu, Andi memproyeksikan pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi akan mengalami kenaikan sebesar 16,6 persen atau sekitar Rp 333 miliar.

“Meskipun PAD Jepara diproyeksi mengalami penurunan lantaran pandemi Covid-19, pendapatan transfer diproyeksikan naik 24,8 persen atau sekitar Rp 370 miliar,” kata Andi saat berpidato di rapat paripurna DPRD Jepara.

Dian Kristiandi menambahkan, kerangka pendanaan Jepara tahun 2021 secara keseluruhan sampai dengan triwulan II terjadi perubahan.

Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut antara lain perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Perubahan-perubahan tersebut tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Jepara melakukannya melalui rasionalisasi anggaran dan refocusing kegiatan.

Anggaran tersebut, lanjut Andi, digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang digunakan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program pemulihan ekonomi tersebut terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

Hal tersebut mendorong Pemkab Jepara menyesuaikan kembali prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2021 dengan memperhatikan dinamika pandemi ini.

“Dengan demikian, kebijakan keuangan daerah pada Perubahan Tahun 2021 ini didesain agar mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penanganan Covid-19, sekaligus mengamankan daya beli masyarakat dan perekonomian,” lanjutnya

Pada Perubahan APBD 2021 pendapatan direncanakan naik sebesar Rp 333.390.008.000 atau 16,67 persen dari penetapan yang sebesar Rp 1.999.702.011.000 menjadi Rp 2.333.092.019.000.

Sementara Belanja direncanakan naik dari Rp 2.135.511.005.000 menjadi Rp 2.530.991.382.067.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...