Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Jadi Tersangka Korupsi Dana Bantuan, Mantan Kepala SMK Pelayaran Semarang Belum Ditahan

Ilustrasi. (MURIANEWS)

MURIANEWS, Semarang – Kasus dugaan korupsi dana bantuan pengembangan SMK Pelayaran Wira Samudera Semarang atau SMK YPP Semarang sebesar Rp 1 miliar saat masih terus berlanjut.

Mantan Kepala SMK Pelayaran Wira Samudera berinisial AJP bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman kasus dan pemeriksaan sejumlah saksi.

Ketua tim penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kota Semarang di Pelabuhan Semarang mengatakan, penetapan AJP sebagai tersangka sebenarnya sudah dilakukan 14 April 2021 lalu. Namun hingga saat ini masih belum ditahan.

”Penetapan tersangkanya pada 14 April 2021 kemarin. Yang bersangkutan belum kita tahan. Keberadaannya tetap kita pantau. Dia saat ini ada di Cirebon. Proses penahanannya tertunda karena ada PPKM,” katanya seperti dikutip IDNTimes.com, Kamis (26/8/2021).

”Saat ini, petugas juga masih melakukan pendalaman kasus dan pemeriksaan sejumlah saksi,” tambahnya.

Dewi menjelaskan tersangka AJP dijerat pasal pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

”Proses penyelidikan saat ini terus berjalan. Sudah ada 20 saksi yang diperiksa penyidik Cabjari Semarang. Dalam waktu dekat kita akan melakukan gelar perkara di Kejaksaan Negeri Semarang,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komite SMK Wira Samudera Semarang, Zainal Abidin Petir, mengatakan laporan soal kasus itu sudah dilakukan sejak Oktober 2019. Bantuan yang diduga dikorupsi itu bersumber dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2016.

“Perhitungan kerugian negara dari bantuan Rp 1 miliar,” kata Zainal.

Ia menjelaskan dugaan modus yang dilakukan yaitu membelanjakan uang bantuan untuk membeli sarana dan prasarana sekolah semisal mebel, peralatan dek, hingga peralatan kapal niaga. Namun sebenarnya barang-barang itu sudah ada.

“Namun tersangka membuat laporan pertanggungjawaban keuangan fiktif. Yang dilaporkan dalam SPJ (surat pertanggungjawaban) merupakan barang-barang yang sudah ada di sekolah,” jelasnya.

“Stempel, legalitas, dan sebagainya dari pihak ketiga itu memang ada. Tersangka memberikan fee untuk memperoleh tanda legalitas dari CV (pihak ketiga), namun barangnya tidak dibeli,” imbuh Zainal.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: IDNTimes.com

Comments
Loading...