Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Kantor Wali Kota Magelang Ditempeli Logo TNI Gegara Polemik Kepemilikan Tanah, Begini Penjelasan Panglima

Logo TNI terpampang di bagian mukan Kantor Wali Kota Magelang. (detik.com)

MURIANEWS, Magelang – Kantor Wali Kota Magelang di Jalan Sarwi Edhi Wibowo menyita perhatian publik sejak Rabu (25/8/2021) kemarin. Pasalnya, kantor tempat berdinas Wali Kota Muchammad Nur Aziz itu tiba-tiba ada lambang TNI di bagian muka atas.

Di luar dugaan, logo tersebut ternyata dipasang oleh Akademi TNI, Mabes TNI. Pemasangan logo tersebut merupakan buntut dari polemik tanah yang kini ditempati sebagai Kantor Wali Kota Magelang. Tanah itu milik TNI.

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto bahkan membenarkan, Akademi TNI yang melakukan pemasangan logo. “(Yang memasang) dari pihak Akademi TNI, Mabes TNI, yang melaksanakan latihan dasar taruna Akademi TNI dan Polri,” kata Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto seperti dikutip Solopos.com, Kamis (26/8/2021).

Baca: Pembobol ATM Mandiri Sekaran Magelang Ditangkap, Uang Rp 450 Juta Digunakan Bayar Utang dan Foya-Foya

Hadi menjelaskan hal ini sudah pernah didiskusikan oleh kedua belah pihak, yakni Pemerintah Kota Magelang dan Akademi TNI. Hadi menuturkan pemasangan logo di kantor Wali Kota Magelang pun tak mengganggu operasional Pemkot Magelang.

“Kantor Pemda masih berjalan normal sesuai fungsinya. Dan permasalahan ini sudah pernah dibicarakan oleh dua belah pihak,” ucap Hadi, seperti dikutip dari detik.com.

Akademi TNI sendiri, sambung Hadi, menempati lahan pinjaman dari Akademi Militer (Akmil) sebagai kantor dan gudang operasional pendidikan. “Solusinya selama ini kantor dan gudang untuk operasional pendidikan, Akademi TNI dapat pinjaman dari Akmil,” imbuh Hadi.

Sebelumnya, Sekda Kota Magelang, Joko Budiyono, menuturkan adanya permasalahan terkait lahan yang ditempati Pemkot Magelang. Dia menyebut Pemkot Magelang masih terus berikhtiar untuk menyelesaikan polemik ini.

Baca: Bocah 9 Tahun di Demak Diperkosa Kakek 75 Tahun, Tangan Kaki Diikat dan Mulut Dilakban

Pada 18 Agustus 2021, Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam memfasilitasi Pemkot Magelang untuk membahas permasalahan ini bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang, BPN Provinsi Jawa Tengah, pihak Akademi TNI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Joko menuturkan Pemkot Magelang tidak serta merta menempati aset TNI. Namun berdasarkan dokumen berupa surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 011/03427 tertanggal 4 Februari 1985. Surat ini berisi tentang serah terima bangunan eks MAKO AKABRI di Magelang.

Joko melanjutkan, ada surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Magelang masa bhakti 1979-1989 Brigjen TNI (purn) Drs H A Bagus Panuntun tertanggal 29 Agustus 2012, tentang adanya perintah Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (purn) Soepardjo Rustam untuk menggunakan Gedung MAKO AKABRI sebagai kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

“Di samping itu, prasasti-prasasti yang di sini menunjukkan ada penyerahan aset tanah dan bangunan Pemkot Magelang. Kalau Akademi TNI memasang logo ya mangga, biar masyarakat yang menilai. Kita kan sesama aparatur negara, melayani masyarakat semua,” kata Joko dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Solopos.com, Detik.com

Comments
Loading...