Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Alasan yang Meringankan Juliari Dinilai Nggak Masuk Akal

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang lanjutan kasus korupsi Bansos Covid-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

MURIANEWS, Jakarta – Makian dan hinaan dijadikan alasan Hakim sebagai hal yang meringankan vonis Juliari Batubara. Alasan itu dinilai Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari sebagai hal yang tidak masuk akal.

Dia mengaku baru mengetahui jika makian dan hinaan pada pelaku korupsi dapat menjadi faktor meringankan bagi yang bersangkutan.

“Apakah hakim meneliti betul berapa banyak jumlah cacian publik itu dan bagaimana dampaknya jika cacian itu dilakukan secara daring?” kata Feri dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (24/8/2021).

“Saya baru tahu kalau pelaku kejahatan tidak disenangi publik ternyata itu akan berdampak meringankan bagi pelaku kejahatan,” lanjutnya.

Baca juga: Makian Ringankan Juliari, Warganet Sewot

Feri khawatir alasan itu dapat menjadi preseden buruk ke depannya. Bahkan, tidak hanya pada kasus korupsi, melainkan juga terhadap tindak kejahatan lainnya.

“Jika seluruh cacian publik kepada koruptor bisa meringankan, maka seluruh koruptor akan buat mereka dicaci publik yang antikorupsi supaya dapat keringanan,” imbuhnya.

Pakar hukum pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan mempertanyakan alasan hakim itu. Meski begitu, dia mengatakan hal meringankan atau memberatkan terdakwa tindak pidana sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim.

“Secara hukum, kita belum memiliki batasan tentang apa saja yang dapat digunakan sebagai alasan yang meringankan maupun memberatkan, sehingga sepenuhnya merupakan kebijakan dari majelis hakim,” ujar Agustinus.

Baca juga: Hakim: Hinaan Masyarakat Ringankan Hukuman Juliari

Agustinus menilai, keadaan yang meringankan seperti penyampaian majelis hakim dalam vonis pada Juliari kurang tepat.

“Barangkali kalau mau dipertimbangkan sebagai adanya hal yang meringankan lebih tepat tentang adanya sanksi sosial yang telah dirasakan oleh yang bersangkutan dan keluarganya,” kata Agustinus.

Sebelumnya, Juliari divonis dengan pidana 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Kader PDIP itu juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 4 tahun.

Baca juga: Juliari Divonis 12 Tahun Penjara

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mengungkapkan salah satu keadaan yang meringankan yakni Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Juliari telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum ia belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Juliari dinilai terbukti menerima suap senilai total Rp32.482.000.000 terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNN Indonesia

Comments
Loading...