Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Sekolah di Daerah PPKM Level 2-3 Boleh Buka

Suasana PTM di SDN 12 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. (MURIANEWS/Dani Agus)

MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah akhirnya mengizinkan sekolah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di daerah Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM Level 2 dan 3. Itu tertuang dalam Inmendagri No 35 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 di wilayah Jawa dan Bali.

“Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen),” tulis di aturan yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (23/8/2021).

Namun ketentuan itu dikecualikan pada SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB. Mereka diberikan ketentuan khusus dengan maksimal 62 persen hingga 100 persen dengan menjaga jarak 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas. Kemudian, PAUD juga diberikan ketentuan khusus dengan kapasitas maksimal 33 persen dan wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter serta maksimal lima peserta didik dalam satu kelas.

Sementara untuk daerah Jawa Bali yang masih berada di PPKM Level 4 belum diperbolehkan PTM dan tetap menjalani aktivitas pembelajaran jarak jauh. Meski begitu, pendidik atau tenaga kependidikan pada masiing-masing satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan persiapan teknis seperti simulasi asesmen nasional pada 24 Agutus 2021 sampai 2 September 2021 dengan batas kapasitas maksimal 25 persen.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim mengatakan belajar tatap muka harus segera dilakukan agar para siswa tidak ketinggalan pembelajaran atau learning loss.

Menurutnya, merampungkan vaksinasi pada seluruh siswa akan memakan waktu hingga 2,5 tahun. Kondisi itu tidak memungkinkan menunggu seluruh siswa divaksin lebih dulu untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka.

Di samping itu, Nadiem mengebut banyak anak mengalami kekerasan selama belajar di rumah. Itu menjadi dampak negatif jika pembelajaran jarak jauh terus dilakukan. Ia pun tak ingin dampak negatif itu terus mendera para siswa.

“Itu enggak bakal bisa kita kejar ketertinggalannya. Kita tidak punya opsi, kita harus sekolah dalam kondisi virus ini. Itu adalah realitanya,” kata Nadiem dalam rapat kerja yang disiarkan di kanal YouTube DPR RI Senin (23/8/2021).

Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan perpanjangan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tak lama setelah pengumuman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan tiga Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk pencegahan Covid-19.

Meski diperpanjang, sejumlah wilayah kota besar seperti  Jabodetabek, Bandung Raya dan Surabaya Raya dan beberapa kabupaten/kota turun ke level 3 seiring dengan penurunan kasus. Tiga Inmendagri itu antara lain, Inmendagri nomor 35, 36 dan 37 tahun 2021.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...