Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Dugaan Pungli Perizinan di DPMPTSP Kudus Diusut Kejari, Kabid hingga Staf Diperiksa

Kasi Pidsus Kejari Kudus Raden Prabowo Ajisasmito. (MURIANEWS/Yuda Auliya Rahman)

MURIANEWS, Kudus – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus tengah mengusut adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kudus. Kini, sebanyak tujuh orang sudah diperiksa dan dimintai keterangan.

Kasi Tindakan Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kudus Raden Prabowo Ajisasmito mengatakan, dugaan pungli tersebut terkait perizinan alih fungsi lahan basah ke lahan kering. Pasalnya perizinan yang seharusnya gratis tersebut kini dikenakan biaya.

Meski menurutnya, pembayaran tersebut bukan diberikan secara langsung kepada dinas, melainkan, kepada oknum-oknum tertentu. Pihaknya juga belum menyebut nominal secara pasti berapa pungli yang diduga dilakukan oleh oknum itu.

“Itu dulu kewenangan BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan semenjak 2019 itu dilimpahkan ke Dinas Perizinan (DPMPTSP, red). Semestinya gratis, tapi itu bayarnya ke oknum bukan ke Dinas. Besaranya itu Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribuan,” katanya, Senin (23/8/2021).

Saat ini, lanjut dia, Kejaksaan Negeri Kudus telah memeriksa tujuh orang orang baik kepala bidang (kabid), kepala seksi (kasi) hingga staf yang ada di bidang tersebut. Pihaknya, mengaku belum berencana melakukan pemeriksaan ke kepala dinas terkait.

“Belum ada rencana, belum tahu (pemeriksaan ke kepala dinas, red). Yang sudah diperiksa termasuk yang memberi uang pungli juga. Sejauh ini mereka yang diperiksa kooperatif, yang kemarin ada yang sempat sakit juga sudah dipanggil,” ucapnya.

Baca: Bupati Kudus Angkat Suara Soal Dugaan Pungli Perizinan yang Diusut Kejari

Ia menambahkan, terkait dugaan pungli tersebut masih akan terus dilakukan pendalaman. Menurutnya, akan ada dua kemungkinan, yakni bisa berujung ke hukuman pidana ataupun administrasi.

“Kami coba lihat dulu nanti, ini juga masih bikin laporan hasil dari pemeriksaan, dan ini masih kami selidiki lagi,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta dinas terkait untuk melakukan perbaikan dalam melakukan pelayanan. Sehingga kasus serupa tidak kembali terulang. Masyarakat juga diimbau juga tidak memberikan uang saat melakukan pengurusan perizinan yang bersifat gratis.

“Intinya harus ada perbaikan dan pengawasan lebih ketat. Peraturan dari gubernur itu gratis, jika pun ada yang memang bayar itu nontunai,” imbuhnya.

 

Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.