Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Kena Aturan Gage, Viani: Gue yang Bikin Aturan, Gue Juga yang Protes

Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi. (Instagram/@ms.tionghoa)

MURIANEWS, Jakarta – Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi menunjukan sikap arogan saat terjaring penerapan ganjil-genap (gage) di kawasan Jakarta Selatan. Viani adu mulut dengan polisi yang berjaga dan mengatakan jika dia yang membuat sejumlah aturan di Jakarta.

Peritiwa adu mulut itu terjadi Kamis (12/8/2021) pagi. Mobil Viani yang melaju dari arah Ragunan dihentikan petugas saat mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Petugas yang berjaga pun meminta Viani untuk putar balik karena diketahui mobil Viani berpelat ganjil.

Kepada petugas, Viani memberitahu jika dirinya anggota DPRD DKI dan hendak bertugas. Petugas Dishub kemudian membolehkannya melintas. Namun, baru 10 meter melaju, Viani kembali terkena sekat ganjil-genap petugas polisi. Adu mulut pun terjadi.

Viani mengaku dirinya ingin ke Penjaringan dan balik bertanya kepada petugas terkait jalan yang dapat dilewati. Petugas kemudian memberikan penjelasan dan arah yang dapat dilalui.

Viani pun mengaku akan memprotes kebijakan selama PPKM yang terus berganti. Menurutnya, dirinya turut andil dalam peraturan ini. “Oke, nanti saya akan protes ini, saya yang bikin aturannya,” tutur Viani, dikutip dari Detik.com, Jumat (13/8/2021).

Pasca-insiden itu, Viani mencurahkan lagi terkait insiden kena ganjil-genap melalui medsos IG story. Dia bingung lantaran dia yang membuat kebijakan tapi harus memprotes sendiri. Diketahui, Viani merupakan anggota Badan Pembentuk Peraturan Daerah di DPRD DKI Jakarta.

“Haduh… emang udah gila otak gue ya kan, gue yang bikin aturan, gue juga yang nggak tahu, gue juga yang bingung, terus gue juga yang protes sendiri, masuk akal nggak tuh?” kata Viani dalam video singkatnya itu. Namun, Viani buru-buru menghapus video itu.

Sementara itu, Ketu DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengaku sudah mengetahui kejadian itu. Dia pun telah menegur keras Viani. “Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali,” Michael Victor Sianipar, dalam keterangannya.

PSI DKI meminta maaf atas insiden tersebut. Michael juga mengapresiasi petugas kepolisian yang bertugas menegakkan aturan selama penerapan PPKM. “Petugas di lapangan sudah bekerja keras menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami berterima kasih kepada kerja para petugas di lapangan,” tambah Michael.

Michael menyebut perbedaan pendapat soal aturan seharusnya disampaikan dan diupayakan dalam forum pengambilan kebijakan. Dia menilai anggota legislatif Fraksi PSI harus siap diawasi, termasuk mendapat teguran atau sanksi dari partai.

“Ini sudah menjadi konsekuensi, sedari awal Fraksi PSI memastikan setiap anggotanya harus siap bekerja dan siap diawasi. Ada nilai-nilai dan etika publik yang harus kita jaga. Menjadi pejabat negara bukan otomatis lepas dari kesalahan,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menyayangkan peristiwa aksi Viani adu mulut dengan petugas.

“Kalau polisi mengatakan tidak ada pengecualian ya harus patuh. Wakil rakytat harus kasih contoh kepada rakyat lain. Mestinya jangan sampai ada anggota dewan yang dapat perbedaan, saya pikir nggak benar itu,” kata Nawawi.

Nawawi menegaskan, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah diselaraskan dengan pemerintah pusat. Sehingga, seluruh aturan ini wajib diterapkan terhadap masyarakat, tak terkecuali pejabat sekalipun.

“Jadi peraturan itu berlaku bagi semua warga negara, tidak ada perbedaan mau pejabat, mau rakyat sama saja harus patuh,” tegasnya.

Anggota Komisi E itu juga mempertanyakan ucapan Viani yang hendak memprotes kebijakan ganjil genap karena merasa turun andil dalam peraturan ini. Nawawi meyakini, seluruh aturan yang diberlakukan sudah sesuai prosedur.

“Lah iya, protesnya ke mana? Umpamanya kita yang buat aturan. Kalau aturannya kita buat bersama Gubernur terus kita tidak patuh dan protes, mau protes ke mana?” imbuhnya.

“Wong kita buat aturannya masa kita langgar? Nggak dong. Justru kita harusnya support dan mendukung kebijakan itu. Apalagi kebijakan itu dikeluarkan bersama gubernur dan anggota dewan. Tidak semua yang kayak gitu memang, tapi kebijakan-kebijakan penting pasti dibahas berdua dengan gubernur dan anggota dewan,” sambung Nawawi.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Detik.com

Comments
Loading...