Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Geger Seragam SMP Rp 800 Ribu di Blora, Bupati Angkat Suara

Bupati Blora Arief Rohman. (MURIANEWS/Kontributor Blora)

MURIANEWS, Blora – SMPN 1 Tunjungan Blora dikabarkan menjual satu set seragam dengan harga Rp 800 ribu. Kabar ini pun geger di media sosial hingga membuat Bupati Blora Arief Rohman melakukan Tindakan.

Arief Rohman menyatakan, sekolah dilarang menjual seragam sekolah. Ia pun memerintahkan program itu dihentikan.

“Persolan seragam dikembalikan ke orang tua. Jika sekolah sudah terlanjur, kemahalan selisihnya dikembalikan,” perintah bupati.

Sabtu (7/8/2021) kemarin juga sudah dikumpulkan sejumlah pihak terkait hal ini. Mulai dari pihak SMPN 1 Tunjungan, Dinas Pendidikan, DPRD hingga Dewan Pendidikan.

Arief Rohman meminta jangan memberatkan orang tua yang tidak mampu, terlebih di masa pandemi. Meski demikian, ia memprbolehkan penjualan seragam melalui koperasi sekolah, namun sifatnya tidak diwajibkan.

Untuk penentuan harganya pun, Arief meminta sekolah melibatkan orang tua murid.

“Karena memang kan ada juga orang tua yang tidak ingin ribet. Dengan catatan harganya dirembuk tidak melebihi harga di pasaran. Bila perlu libatkan orang tua murid untuk menjadi pengurus koperasi. Komunikasi dengan orang tua murid dibangun untuk menentukan harga jual di koperasi. Jangan kemahalan,” tuturnya.

Kasus ini bermula dari temuan Dewan Pendidikan yang mendapatkan aduan dari orang tua siswa terkait pembelian seragam dengan harga mahal tersebut.

Singgih Hartono, salah satu anggota Dewan Pendidikan Blora menjelaskan pembelian seragam sendiri dilakukan pihak sekolah dan tidak memberikan kwitansi pembelian seragam.

“Seragamnya empat stel dan tanda-tanda sekolah (atribut), termasuk sepatu dan jilbab. Harganya Rp 800 ribu. Waktu itu salah satu orang tua wali murid membawa pakaiannya ke rumah,” ungkapnya.

Ia pun melakukan pembuktian dengan membeli kain yang sama di pasaran, dan diddapatkan hasil yang berbeda. Pihaknya pun melaporkan aduan tersebut ke Dinas Pendidikan.

Hendi Purnomo, Kepala Dinas Pendidikan mengatakan sudah mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut. Tiap sekolah negeri dilarang mewajibkan pembelian seragam dari sekolah.

“Surat edaran ini untuk mengingatkan kembali, bahwa pengadaan seragam tidak boleh dikaitkan dengan PPDB, pengadaan seragam dilakukan orang tua wali murid sendiri,” tuturnya

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Tunjungan Blora Etty membantah pihaknya mewajibkan setiap siswa untuk membeli seragam dari pihak sekolah.

Insyaallah, ini tidak benar. Kami tidak menjual wajib dengan harga Rp 800 ribu. Dan kami tidak mewajibkan untuk beli. jadi tidak beli juga tidak apa-apa. Sekolah tidak memaksakan. Ada yang beli satu,dan ada yang tidak beli tidak apa-apa. Karena situasinya seperti itu, ” ucapnya.

 

Kontributor Blora
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...