Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Ramai-Ramai Kritik Penunjukan Eks Koruptor Jadi Komisaris PT PIM

Pekerja sedang mengontrol lokasi PT Pupuk Iskandar Muda PT PIM di Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara.(Kompas.com/Masriadi)

MURIANEWS, Jakarta – Sejumlah pihak menyoroti dan mengkritik keputusan penunjukan Emir Moeis sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Mengutip di laman resmi perusahaan, Emir diangkat sejak 18 Februari 2021. Dia ditunjuk oleh para pemegang saham.

Seperti diketahui, Emir Moeis merupakan eks terpidana kasus suap pembangunan PLTU di Tarahan, Lampung 2004. Emir yang saat itu menjadi anggota Komisi VIII DPR terbukti menerima suap 357.000 USD dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui Presiden Pasific Resources Inc. Pirozz Muhammad Sarafi.

Atas bukti itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2014 telah menjatuhi hukuman tiga tahun penjara pada Emir Moeis.

Menurut Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Zaenur Rohman, Emir bukan sosok yang punya integritas untuk menjadi anak usaha BUMN, PT Pupuk Indonesia. Sebab, dia memiliki rekam jejak sebagai eks terpidana kasus korupsi.

“Bagaimana mungkin orang yang pernah punya persoalan integritas ditempatkan sebagai pengawas dari anak perusahaan BUMN,” kata, Zaenur Rohman, seperti dikutip Kompas.com.

Menurut Zaenur, harus ada langkah koreksi dari Kementerian BUMN dengan menunjuk orang yang memiliki catatan integritas, profesional, dan bersih untuk menggantikan Emir. Selain itu, Zaenur juga mendorong Kementerian BUMN agar membuat aturan mengenai kriteria yang mesti dimiliki seorang komisaris BUMN.

“Yang perlu dilakukan Kementerian BUMN adalah membuat standar tentang bagaimana kriteria komisaris perusahaan BUMN, yang salah satu kriterianya adalah memiliki integritas yang baik,” ucap dia.

Senada dengan Zaenur, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah berpendapat, pemerintah semestinya mengedepankan prinsip good and clean government dalam menempatkan komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah. Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang berulangkali menunjuk nama-nama kontroversial untuk duduk di kursi komisaris BUMN, mulai dari relawan hingga eks terpidana korupsi. Menurut Trubus, pemerintah terkesan menutup mata dalam memilih nama-nama tersebut asal sesuai dengan kepentingan pemerintah.

“Sehingga yang terjadi kemudian menunjuk orang yang sampai punya cacat, karena orang koruptor itu kan sudah cacat, cacat secara moral, moral hazard-nya kan cacat,” kata dia.

Langgar nilai AKHLAK Kementerian BUMN pun seolah-olah menjilat ludahnya sendiri karena penunjukkan Emir dinilai tidak sejalan dengan core value atau nilai inti BUMN yang gencar disosialisasikan yakni AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

“Di mana kesesuaian penunjukkan Emir Moeis dan beberapa komisaris BUMN sebelumnya yang dikritisi oleh publik dengan core value AKHLAK? Hanya Kementerian BUMN yang tahu. Kalau menurut saya itu pelanggaran terhadap AKHLAK,” kata anggota Komisi VI DPR Amin Ak.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku sudah sering menyampaikan ke Menteri BUMN Erick Thohir mengenai dua syarat penting yang harus dipenuhi dalam penunjukkan direksi dan komisaris BUMN, yaitu integritas moral dan kompetensi.

“Dalam prakteknya ternyata banyak komisaris atau direksi yang diangkat tidak mengacu ke core value tersebut, mungkin beliau mengakomodir kepentingan politik tertentu,” kata dia.

Anggota Komisi VI DPR lainnya, Herman Khaeron menambahkan, PT Pupuk Iskandar Muda bukan perusahaan yang untung, sehingga semestinya tidak dibebani lagi dengan tambahan komisaris, apalagi kontroversial. “Jika dikelola secara profesional tidak akan menimbulkan kegaduhan, ini kan dikelola secara politis,” kata Herman.

Ia pun berpendapat, ke depannya perlu ada aturan mengenai penunjukan direksi dan komisaris dalam revisi UU BUMN untuk menjaga profesionalitas direksi dan komisaris. Divonis 3 tahun Mantan narapidana kasus korupsi Izedrik Emir Moeis diangkat menjadi salah satu komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Kompas.com

Comments
Loading...